.webp)
Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) bercerita soal pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibahas adalah soal presiden 3 periode.
Diketahui, pertemuan tersebut terjadi pada 14 Agustus 2021, sebelum Sidang Tahunan DPR/MPR 16 Agustus 2021. Rombongan pimpinan MPR itu dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.
"Pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus, seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu, konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara, termasuk persiapan sidang bersama," kata Zulhas dalam acara dialektika tvMu yang disiarkan di YouTube seperti dikutip Minggu (5/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas bercerita, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, sempat bertanya soal wacana amandemen UUD 1945, khususnya soal jabatan tiga periode presiden.
"Memang di situ muncul dari Pak Syarief Hasan bertanya mengenai amandemen yang dikaitkan dengan jabatan presiden tiga periode," ujarnya.
Disebut Zulhas, Jokowi menegaskan dirinya menolak rencana presiden menjabat tiga periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen UUD'45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif.
"Itu Pak Syarief yang tanya, Pak Presiden pada waktu itu ya (bilang), 'Saya sudah bolak-balik jelaskan kalau apa-apa, terus langsung presiden nya yang dituduh'. Kan saya udah bolak balik jelaskan, saya tidak setuju dan itu kan kewenangan partai-partai, MPR dan parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot?'. Kira-kira begitu," jelasnya.
Zulhas kemudian menceritakan respons dari Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah terhadap pernyataan Jokowi. Basarah disebut berkelakar, jika Jokowi bisa 3 periode maka hal yang sama juga bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berasal dari Partai Demokrat.
"Waktu itu Pak Ahmad Basarah nyeletuk, 'Loh kalau 3 periode kan Pak SBY juga 3 periode' gitu kira-kira, jadi ramai. Nah itu satu bab sendiri, konsultasi antar-MPR dengan presiden," imbuhnya.
(aik/gbr)
