Gubernur Kalteng Minta Truk ODOL Ditindak Tegas Cegah Kerusakan Jalan

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Minggu, 05 Sep 2021 09:58 WIB
Pemprov Kalteng
Foto: Dok. Pemprov Kalteng
Jakarta -

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto meminta jajaran pemda bersama kepolisian untuk menindak truk yang membawa muatan melebih kapasitas atau Over Dimension Over Load (ODOL). Sebab, truk ODOL yang melintas menyebabkan kerusakan sejumlah ruas jalan penghubung provinsi.

"Angkutan-angkutan yang melebihi kapasitas maupun yang melebihi kemampuan ruas jalan menerima volume lalu lintas, diduga menjadi penyebab utama rusaknya sejumlah ruas jalan," kata Sugianto dalam keterangan tertulis, Minggu (5/9/2021).

Terkait masalah tersebut, ia meminta para bupati/wali kota bersama aparat kepolisian menertibkan angkutan yang melebihi kapasitas angkutnya. Sugianto menekankan jika truk-truk ODOL dibiarkan melintas, akan semakin banyak ruas jalan di Kalteng yang mengalami kerusakan.

"Perlu komitmen dan keseriusan semua pihak untuk mencegah ini, sehingga dapat menekan potensi ruas jalan yang mengalami kerusakan. Jalan juga merupakan aset yang harus kita jaga dan pelihara bersama, masih banyak wilayah yang membutuhkan pembangunan jalan, jadi semakin kita bisa menjaga agar jalan tidak rusak maka anggaran juga dapat kita fokuskan untuk konektivitas pembangunan jalan," papar Sugianto.

Sugianto menyatakan dalam beberapa waktu terakhir, Pemprov Kalteng melalui Dishub Kalteng telah mensosialisasikan tentang ODOL di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Gunung Mas.

Sosialisasi tersebut , kata Sugianto, merupakan upaya mensukseskan dan mendukung program Kementerian Perhubungan agar pada 2023 mendatang di seluruh wilayah Indonesia tidak ada lagi pelanggaran ODOL. Pemprov Kalteng juga menyampaikan kepada pemerintah pusat agar menetapkan kebijakan yang menguatkan peran dan fungsi pemda di sektor perhubungan melalui revisi UU 23/2014, terkait kewenangan pengelolaan jembatan timbang dan penguatan dalam pengawasan/penindakan terhadap pelanggaran di jalan melalui revisi UU 22/2009

(akn/ega)