Round-Up

Kecaman di Mana-mana Saat RUU PKS Salin Rupa

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 22:34 WIB
ruu pks di cfd
Ilustrasi desakan pengesahan RUU PKS (Foto: 20Detik)

Isi Draf

Adapun draf baru ini berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, meliputi ketentuan umum hingga penutup. "Bab I berisi Ketentuan Umum. Yang perlu kami sampaikan, paling tidak dua hal, sebagai pemantik dalam mengenal RUU ini yaitu definisi Kekerasan Seksual itu sendiri serta definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ucapnya.

Dalam pemaparan Barus, dituliskan bahwa kekerasan seksual memiliki definisi: setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah pada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.

Sementara itu, definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam draf RUU ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian, pada Bab II RUU ini mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dituliskan, ada lima jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam setiap pasalnya. Pertama, jenis tindak pidana yaitu pelecehan seksual diatur dalam Pasal 2. Kedua, pemaksaan memakai alat kontrasepsi pada Pasal 3.

"Ketiga Pemaksaan Hubungan Seksual pasal 4. Keempat, eksploitasi seksual itu di pasal 5. Dan Kelima, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain di pasal 6," jelasnya.

Tuai Kecaman

Tak ayal kecaman pun mengiringi draf terbaru RUU PKS itu. Kecaman salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS).

KOMPAKS sangat menyayangkan pengubahan judul RUU yang berimbas pada substansi pasal-pasal di dalamnya justru menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual beserta kompleksitasnya secara komprehensif.

Menurut KOMPAKS, draf baru RUU PKS telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil dari lembaga pendamping korban dan organisasi perempuan melalui naskah akademik dan naskah RUU PKS pada September 2020.

"Proses pembahasan ini adalah sebuah progres yang baik, tapi perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual," kata Naila selaku perwakilan KOMPAKS dalam keterangan tertulis.

Kecaman juga ramai bergulir di media sosial. Warganet mengecam keras perubahan RUU PKS itu.


(mae/mae)