.webp)
Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri melaksanakan Asistensi dan Supervisi Pemanfaatan e-Portal Legislasi Provinsi Jateng. Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun mengatakan e-Legislasi ini bisa menjadi pilot project nasional.
Dalam sambutannya Marbun menyampaikan program Prioritas Tahun 2021 sesuai arahan Presiden tentang simplifikasi regulasi pasca UU Ciptakerja. Diharapkan perda yang disusun tersebut bisa secara tepat untuk kesejahteraan rakyat.
Ke depan, lanjut dia, perda tersebut juga terintegrasi dan terimplementasi e-Perda karena dengan e-Perda kecepatan, keterbukaan informasi, good governance, dan lebih efisien. Marbun juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng khususnya Sekretariat DPRD yang telah membangun portal e-Legislasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"e-Legislasi itu bisa menjadi pilot project nasional dalam penyusunan perda, bisa terintegrasi satu program dan ada komunikasi masyarakat dengan wakilnya," kata Marbun dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Perwakilan Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas RI Rizky mengaku sangat mendukung pemanfaatan aplikasi e-Legislasi. Karena, nantinya bisa dimanfaatkan bersama di tingkat nasional.
"Bisa dipakai di tingkat nasional. Namun ada beberapa catatan mengenai kompleksitas, keterbukaan masyarakat dan keamanan data yang harus diperhatikan," kata Rizky.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabudin menuturkan e-Legislasi sudah berjalan 1 tahun dan masih banyak yang perlu dikembangkan. Dalam aplikasi masyarakat juga dapat mengakses dan memberi masukan/saran terhadap raperda yang sedang berproses. Di samping itu, ada penilaian kinerja terhadap anggota DPRD.
"Aplikasi e-Legislasi juga dapat diunduh melalui Google Playstore, yang tergabung dengan aplikasi Sipelawan (Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan)," kata Urip.
Di sisi lain, Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jateng Muhammad Yunus menyampaikan progres raperda di DPRD yaitu 4 masih proses di pansus. Khusus Raperda Pajak memang belum disahkan karena situasi di masyarakat masih pandemi, lalu 6 Raperda belum disampaikan kepada DPRD, dan 7 sudah disetujui.
"Kami juga sepakat untuk segera tindaklanjuti apa yang menjadi arahan-arahan Kemendagri. Bapemperda komitmen untuk meningkatkan kualitas perda" ucapnya.
Sebagai informasi, hadir dalam kegiatan itu, Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun, Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jateng Muhammad Yunus, Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabudin, Perwakilan Biro Hukum, dan Dinas Kominfo Provinsi Jateng. Tersambung pula secara virtual, Bagian Hukum Kabupaten/ Kota se-Jateng.
(ega/ega)
