ADVERTISEMENT

Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Ini 3 Hal yang Diketahui Hingga Kini

Annisa Rizky Fadhila - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 19:45 WIB
Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Ini 3 Hal yang Diketahui Hingga Kini
Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Ini 3 Hal yang Diketahui Hingga Kini (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Sertifikat vaksinasi Jokowi yang tersebar di media sosial bikin geger masyarakat. Muncul pertanyaan soal aplikasi PeduliLindungi hingga bagaimana bisa sertifikat vaksinasi Presiden tersebar luas.

Awalnya, sertifikat vaksinasi Jokowi itu beredar di Twitter. Sertifikat vaksinasi Jokowi itu memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu, ada tanggal lahir Jokowi dan barcode.

Pemerintah sudah angkat bicara soal sertifikat vaksinasi Jokowi tersebar. Menkominfo Johnny G Plate mempersilakan hal itu ditanyakan ke Kementerian Kesehatan. Lalu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sudah angkat bicara soal solusinya.

Berikut hal-hal yang diketahui sejauh ini soal sertifikat Jokowi tersebar di media maya:

Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Menkes Tutup Sementara Data Pejabat

Sejak beredarnya sertifikat vaksinasi di Twitter, Menkes Budi Sadikin menutup sementara data pejabat. Budi juga menegaskan pihaknya sudah membenahi masalah tersebut.

"Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," ujar Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Budi juga menjelaskan awal mula ada fitur mengecek sertifikat vaksinasi menggunakan NIK. Namun, ternyata saat ini diketahui banyak NIK pejabat yang tersebar, termasuk NIK Jokowi.

"Memang tidak nyamannya kita, bukan hanya Pak Presiden saja, tapi juga banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup," tegas Budi.

Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Ini 3 Hal yang Diketahui Hingga KiniSertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Ini 3 Hal yang Diketahui Hingga Kini (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Ini Awal Mulanya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membuat keterangan bersama soal tersebarnya sertifikat vaksinasi Jokowi. Sertifikat vaksinasi Jokowi itu diperoleh dari aplikasi PeduliLindungi.

Di PeduliLindungi, ada fitur mengecek sertifikat dengan memasukkan lima informasi, yaitu lima parameter untuk nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Menkominfo Johnny G Plate menyebut informasi-informasi terkait Jokowi itu diketahui masyarakat lewat situs KPU dan pemberitaan.

"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," ujar Johnny.

Informasi selanjutnya soal sertifikat vaksin Jokowi tersebar dapat disimak di halaman berikutnya.

Simak video 'Imbas Beredarnya Sertifikat Jokowi, Data Pejabat di PeduliLindungi Ditutup':

[Gambas:Video 20detik]



Sudah Ada Migrasi Sistem PeduliLindungi

Johnny mengungkap sudah ada migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan database aplikasi Pedulilindungi.

"Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare," ucap pemerintah.

Pemerintah berjanji akan mengawasi pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan data pribadi. Pemerintah telah melakukan penanganan dugaan kebocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021.

"Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi, 4 PSE di antaranya dikenai sanksi teguran tertulis, sedangkan kepada 18 PSE lain diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola data dan sistem elektronik," ujarnya.

(imk/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT