Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pembangunan Mental Melalui Sosialisasi 4 Pilar

Syahputra Eqqi - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 14:15 WIB
Bambang Soesatyo
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa MPR terus menginisiasi pentingnya pembangunan mental dan karakter bangsa melalui program pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI.

Empat Pilar tersebut terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.

Saat mengisi acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Buana Perjuangan Karawang secara virtual, pria yang sering disapa Bamsoet juga mengatakan bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental juga sama pentingnya untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Sedemikian pentingnya membangun karakter dan mentalitas bangsa, sehingga bulan Desember 2016 yang lalu, Presiden Jokowi menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Revolusi Mental adalah perubahan mendasar dalam sikap, karakter, mentalitas serta cara berpikir yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (3/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, tujuan diterbitkannya Inpres tersebut ialah untuk membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Dengan begitu, hal ini diharapkan dapat mewujudkan budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan melalui gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

"Gerakan Indonesia Melayani difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum, serta penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif. Gerakan ini pada prinsipnya bertujuan untuk mendorong lahirnya pelayanan publik yang lebih baik, yaitu cepat, transparan, akuntabel, dan responsif. Khususnya, melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan pelayanan birokrasi," sambung Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, di poin ke dua, Gerakan Indonesia Bersih difokuskan pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, komunitas, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Saat ini, COVID-19 menjadi contoh penerapan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi salah satu faktor kunci dalam penanggulangan pandemi.

Selain itu, Bamsoet menegaskan bahwa Gerakan Indonesia Bersih bukan hanya dalam artian yang sebenarnya, namun juga dalam artian untuk diterapkan dalam mentalitas bangsa.

"Namun saya ingin menegaskan, bahwa Gerakan Indonesia Bersih bukanlah sekedar mengubah perilaku sosial dari aspek kesehatan. Jauh lebih penting dari itu, adalah bersih dari aspek mentalitas kebangsaan, yaitu bersih dari perilaku tercela dan tidak terpuji, semisalnya korupsi, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Selain, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Bamsoet.

Lebih lanjut, Gerakan Indonesia Tertib difokuskan pada peningkatan perilaku tertib dalam segala aspek dan sendi-sendi kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial, perlu dibangun semangat kebersamaan dan kesamaan cara pandang, bahwa menciptakan suasana tertib adalah kewajiban setiap individu. Budaya tertib ini mesti ditanamkan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial.

"Sedangkan untuk Gerakan Indonesia Mandiri, poin ini mengingatkan kita bahwa terdapat kemajuan pada berbagai sektor yang telah menopang kemandirian bangsa. Namun kita juga tidak menafikan fakta masih ada beberapa sektor penting dimana tingkat ketergantungan kita masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa pada periode Januari-Juni 2021, Indonesia masih melakukan impor pangan hingga Rp 88,21 triliun. Data dari Kementerian Riset dan Teknologi pada bulan Mei 2020, juga menyatakan bahwa angka ketergantungan terhadap produk impor di bidang kesehatan mencapai 90 persen," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menambahkan, untuk Gerakan Indonesia Bersatu, poin ini difokuskan pada tumbuhnya semangat kebersamaan dalam ikatan kebangsaan. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter maupun antarumat beragama, peningkatan kesadaran nasionalisme, patriotisme, kesetiakawanan sosial, serta pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.

"Saat ini ketika kita dihadapkan pada suasana keprihatinan menghadapi pandemi adalah saat yang tepat untuk menggugah dan membangkitkan kembali semangat kegotong-royongan, membangun jiwa solidaritas dan mengukuhkan soliditas kebangsaan kita," ucap Bamsoet.

(mul/mpr)