Oi Wong Palembang! Ikan Belida Dilarang Dikonsumsi, Ada Ancaman Denda-Bui

Prima Syahbana - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 14:05 WIB
Ikan belida (dok situs KKP)
Foto: Ikan belida (dok situs KKP)
Palembang -

Bahan baku makanan khas Palembang, Sumatera Selatan, ikan belida Sumatera (Chitala Hypselonotus) masuk kategori hewan dilindungi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 1 tahun 2021.

"Iya benar, berdasarkan Kepmen KKP nomor 1 tahun 2021. Kepmen jenis ikan yang dilindungi," kata Kepala Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Palembang, Maputra Prasetyo, dikonfirmasi detikcom, Selasa (1/9/2021).

Maputra mengaku, meski selama ini Ikan Belida kerap diolah menjadi berbagai jenis makanan mulai dari pindang, pempek, hingga kerupuk. Dengan adanya Permen tersebut maka masyarakat maupun industri makanan yang ada dilarang untuk menggunakan belida sebagai olahan konsumsi.

"Kita sarankan untuk pakai ikan lain saja sebagai bahan baku, seperti ikan tenggiri dan ikan gabus. Sebelum statusnya dilindungi, ikan belida juga harganya tinggi, mahal dan sulit di cari, kalau ada juga harganya di atas Rp 130 ribuan perkilonya," katanya.

Dia menyebut sejak Kepmen itu dikeluarkan per Januari 2021 lalu, pihaknya terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar masyarakat Palembang tidak lagi menggunakan ikan belida karena statusnya yang kini dilindungi.

"Kita terus melakukan pengawasan, mulai dari koordinasi, sosialisasi pemberitahuan terhadap larangan tersebut ke dinas-dinas terkait serta imbauan kepada masyarakat," jelasnya.

Maputra juga dengan tegas melarang masyarakat menangkap, jual-beli, ekspor, termasuk konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Jika masih ditemukan ada yang menjual hewan dilindungi maka pihaknya dengan tegas akan memberikan sanksi berupa administratif dengan pencabutan izin hingga hukuman pidana dan denda miliaran rupiah.

"Jadi untuk sanksi ini, mulai kita lakukan dengan teguran tertulis, pembekuan izin dan sanksi pidana, seperti denda dan hukuman penjara," bebernya.

Larangan itu diatur dalam Pasal 100 juncto Pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

"Bagi yang menangkap akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp 250 juta. Sedangkan untuk yang pengepul penadah distribusi dikenakan sanksi pasal SIUP yakni, Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat 1 tentang Perikanan dengan denda Rp 1,5 miliar," jelasnya.

Lihat juga video 'Kala Nelayan di Pangandaran Jaring Lebih Banyak Sampah Ketimbang Ikan':

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/tor)