Sindiran Tajam untuk Pendorong Jokowi sampai 2027

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 07:32 WIB
Presiden Joko Widodo melepas maskernya sebelum memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan tetap memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021 meskipun perkembangan kasus COVID-19 semakin menunjukan tren penurunan. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj.
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres/Biro Pers Dan Media)
Jakarta -

Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa isu tiga periode kepresidenan maupun penambahan masa jabatan merupakan tindakan untuk mencari muka. Namun relawan Jokowi Mania (JoMan) mengembuskan wacana penambahan masa presiden. Wacana ini bikin pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio (Hensat) tertawa karena tahu JoMan adalah penikmat masa jabatan Jokowi.

"Ya kalau JoMan berpendapat bahwa Pak Jokowi perlu diperpanjang tiga tahun, ya saya sih ketawa saja. Karena dia kan salah satu penikmat berkuasanya Pak Jokowi. Jadi artinya dia menikmati jabatan dia seperti sekarang. Tapi seharusnya memang, sebagai intelektual yang saya percaya punya integritas, Eben itu, dia sebaiknya juga memikirkan hal-hal lain selain alasan-alasan yang dia utarakan," kata Hensat kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

"Karena kondisi negara bagus pun atau sejelek apa pun, kalau memang harus ada pergantian, ya ada pergantian. Karena demi demokrasi dan demi kelanjutan negara," lanjutnya.

Hensat mengatakan alasan pandemi dan perbaikan ekonomi tak bisa dijadikan landasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, penanganan pandemi dan perbaikan ekonomi bisa diwariskan kepada pemimpin selanjutnya.

"Kalau ada pandemi kemudian ada perbaikan ekonomi, ya itu kan bisa dilakukan oleh pemimpin selanjutnya. Pemilu mahal, ya memang demokrasi itu mahal. Jadi jangan kemudian mencari-cari alasan yang membuat seolah-olah sistem 5 tahun 1 periode dikali 2, 10 tahun, itu tidak baik," ujar Hensat.

Lagi pula, menurut Hensat, andaipun wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi nyata, kebijakan itu seharusnya tidak dinikmati oleh Jokowi, melainkan presiden berikutnya.

"Kalaupun kemudian dibuka wacana menambah jabatan presiden menjadi 8 tahun, ya itu berlakunya untuk the next president. Karena kalau sekarang bisa membuat sistem demokrasi kita kacau balau, terobrak-abrik dan beberapa sistem kaderisasi juga terganggu, termasuk ekonomi," ungkap dia.

Lihat juga video 'Pengamat: Jokowi Dikhawatirkan Tak Kuat Godaan Wacana Presiden 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.