Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan pembahasan rencana amandemen UUD 1945 hanya sebatas Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). MPR tidak membahas perihal perpanjangan masa jabatan presiden.
"Di MPR tidak ada pembahasan perpanjangan jabatan presiden, tidak ada tentang masa periodesasi presiden, apalagi perubahan UUD di luar PPHN," kata Syarief kepada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) itu menyebut perihal PPHN tahapannya masih sebatas pembahasan. MPR belum menetapkan keputusan apa-apa.
"Karena yang kita bahas hanya PPHN, itu pun masih di dalam tahap pembahasan. Jadi belum ada keputusan apa pun," ujar Syarief.
Fraksi Demokrat khawatir, jika amandemen dilakukan, pembahasannya akan melebar tidak hanya perihal PPHN. Karena itu, fraksi berlambang mirip logo Mercy itu menolak amandemen UUD 1945.
"Karena kami yakin, usulan Partai Demokrat, dibuka, akan melebar. Siapa yang bisa menjamin? Makanya Partai Demokrat, kami menolak amandemen UUD 1945," jelasnya.
Selain itu, Demokrat berpegang teguh pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyerahkan sepenuhnya perihal wacana amandemen UUD 1945 kepada MPR.
"Kami Partai Demokrat tetap memegang statement Pak Presiden Jokowi waktu di Istana Bogor bahwa, 'Jangan mengikutkan saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen, karena itu domainnya MPR'," tutur Syarief sembari mengulas pernyataan Jokowi.
Baca pernyataan selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak video 'Gaduh Wacana Amandemen Usai PAN Merapat ke Jokowi':
