Soroti Dana Pendidikan 20% APBN, Ketum PKB: Biaya Kuliah Harus Prioritas

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 14:10 WIB
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar
Foto: Dok. PKB
Jakarta -

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri dialog nasional 'Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi', dengan mahasiswa, Rabu (1/9). Dalam dialog tersebut, Muhaimin sepakat dengan tuntutan mahasiswa terkait anggaran pendidikan di masa pandemi yang difokuskan untuk keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak substantif sebaiknya dihentikan sementara.

"Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Lebih lanjut Muhaimin mengatakan situasi pandemi saat ini berdampak besar bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial. Oleh karena itu, Muhaimin meminta Komisi X DPR untuk menyisir anggaran untuk fungsi pendidikan agar tetap sasaran.

"Kami meminta Komisi X menyisir anggaran pendidikan 20% APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaran pendidikan di masa pandemi," ungkapnya.

Muhaimin menilai saat ini banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal, di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa. Menurut Muhaimin, persoalan ini perlu segera dikoordinasikan sehingga dapat terselesaikan

"Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasi melalui Komisi X agar tersampaikan kepada Kemendikbud Ristek maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin menyoroti soal lima mahasiswa di Madura yang ditahan usai melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari solusi dari kasus tersebut.

"Saya cek ke Kapolri agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Karena mereka tidak boleh dilanjutkan karena mereka harus menjadi pemimpin ide," katanya.

Di kesempatan tersebut, Muhaimin berpesan agar konsep kuliah online terus dimaksimalkan. Menurutnya, di masa depan kuliah online, khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan.

"Kuliah online harus terus diperbaiki karena ke depannya diprediksi menjadi model Pendidikan ke depan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X Syaiful Huda juga sepakat dengan pandangan Muhaimin untuk memprioritaskan penggunaan alokasi 20% dana pendidikan APBN untuk fungsi pendidikan. Menurutnya, saat ini sebagian besar alokasi dana pendidikan diwujudkan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) yang belum tentu penggunaanya untuk fungsi pendidikan.

"Isu-isu besar yang diamanatkan oleh Pak Muhaimin seperti refocusing ulang anggaran Pendidikan 20% APBN memang harus segera ditindaklanjuti. Karena faktanya dari 20% dana Pendidikan hanya 85 T dikelola Kemendikbud dan 55 T dikelola Kemenag. Sisanya RP370 T jadi DAK diserahkan ke pemerintah daerah. Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya," katanya.

Huda mengatakan saat ini Komisi X DPR RI juga berusaha mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar seluruh atau minimal 50% dari total anggaran fungsi pendidikan dapat dikelola oleh Kemendikbud/Kemenag. Salah satunya dengan 'Money Follow Student' sehingga indeks biaya pemerintah diberikan langsung kepada mahasiswa dengan tujuan meminimalisir fragmentasi atau diskriminasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

"Kami berharap konsep money follow student ini bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dimatangkan di Komisi X," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara dialog tersebut hadir Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Wahyu Suryono Pratama, dan Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia. Hadir secara virtual perwakilan BEM/DEMA dari ratusan kampus di Indonesia.

(akn/ega)