Kisah MPR Batasi Masa Jabatan Presiden 2 Periode: Agar Checks and Balances

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 13:14 WIB
Kompleks Parlemen Senayan diusulkan menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal itu pun memicu pro dan kontra di kalangan internal Parlemen.
Gedung MPR/DPR (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Wacana amandemen kembali mencuat saat PAN merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Amandemen dimulai pertama kali pada 1999 saat masa jabatan presiden dibatasi dua periode.

Sebagaimana diketahui, pasca-Reformasi, Amien Rais terpilih menjadi Ketua MPR setelah Pemilu 1999. MPR pada saat itu menjadi lembaga tertinggi negara.

MPR pun menggelar agenda sidang pada 14-21 Oktober 1999. Agenda ini terdiri atas laporan pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada 14 Oktober, kemudian amandemen pada 19 Oktober sekaligus voting oleh MPR untuk pemilihan Presiden.

Saat itu, Amien Rais memimpin sidang umum MPR yang untuk pertama kalinya membahas amandemen UUD 1945 ini.

Amandemen UUD 1945 pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, tak banyak interupsi saat itu. Keesokan harinya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi Presiden RI setelah Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra memutuskan mundur dalam bursa capres.

Perubahan atas UUD 1945 ini meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Perubahan pada Pasal 7 ini membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sehingga maksimal dua periode. Selain itu, beberapa kewenangan Presiden RI harus berkoordinasi dengan DPR berdasarkan perubahan ini.

Para pimpinan MPR disumpah sebelum sidang ( dok. Buku MPR, Republik Indonesia sejarah, realita, dan dinamika 2006)Para pimpinan MPR disumpah sebelum sidang (dok. Buku MPR, Republik Indonesia sejarah, realita, dan dinamika 2006)

Alasan Amandemen

Dikutip dari laman situs DPR RI, Kamis (2/9/2021), amandemen dilakukan sebagai bentuk demokratisasi politik pasca-Reformasi 1998. Misalnya, pembatasan jabatan presiden selama dua periode dilakukan agar tercipta upaya check and balances. Check and balances mempunyai arti mendasar dalam hubungan antarkelembagaan negara.

Amandemen Kedua hingga Keempat

Belum genap setahun, pada Agustus 2000, digelar sidang umum MPR untuk amandemen kedua UUD 1945. Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi lebih banyak dan detail. Selain itu, diatur mengenai otonomi daerah.

Adapun pasal yang diamandemen adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Simak Video: Gaduh Wacana Amandemen Usai PAN Merapat ke Jokowi

[Gambas:Video 20detik]