.webp)
Pemkab Kampar menyediakan lima mobil dinas bagi Bupati Kampar, yang dua di antaranya berada di DKI Jakarta. Kedua mobil itu disiapkan di Jakarta karena alasan gengsi.
Polemik soal keberadaan mobil dinas bupati ini awalnya diungkit oleh Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Kabupaten Kampar, Riau, mengkritik Bupati Kampar yang menguasai lima mobil dinas. DPRD menilai hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2006.
"Menurut aturannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006, seorang kepala daerah bupati atau wali kota hanya diperbolehkan menguasai dua unit mobil dinas, tidak bisa semaunya," kata Ketua Pansus Aset DPRD Kampar, Ansor, seperti dilansir dari Antara, Selasa (31/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan hal itu ketika melakukan cek fisik kendaraan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Senin (30/8). Menurutnya, aturan soal mobil dinas menjelaskan mobil jenis jip berkapasitas 3.200 cc dan sedan 3.200 cc.
"Tapi kenyataannya, ada lima unit, di Kampar 2 unit, di Jakarta 2 unit, dan 1 unit di Yogyakarta," ujarnya.
"Kalau yang namanya perjalanan dinas sudah ada anggarannya, jika demikian namanya itu pemborosan," lanjut Ansor.
Lima unit mobil dinas tersebut adalah satu unit Innova di Yogyakarta, satu unit Kijang Innova, dan sedan Mercedes di Jakarta. Berikutnya, ada satu unit Land Cruiser, satu Toyota Fortuner, dan sebuah Toyota Harrier, tapi tak diketahui keberadaannya.
Politikus PPP ini kemudian menyebut Pemkab Kampar hanya bisa menghadirkan 33 unit dari 56 unit mobil dinas ke Pansus Aset. Ansor meminta Pemkab Kampar serius menuntaskan masalah mobil dinas sehingga tidak saling menyalahkan.
Ansor menargetkan persoalan kendaraan dinas dapat tuntas secepatnya. Dia juga menyebut ada Toyota Alphard yang dikatakan untuk Bupati, tapi belum jelas keberadaannya.
"Yang jelas saat ini kita fokus kepada penyelesaian masalah kendaraan dinas ini," ujarnya sambil menyinggung soal mobil jenis Alphard untuk bupati yang hingga saat ini tidak diketahui rimbanya.
Pemkab Buka Suara
Pemkab Kampar kemudian menanggapi kritik DPRD Kampar soal ada mobil dinas bupati yang tak jelas keberadaan. Menurut Pemkab Kampar, semua mobil dinas itu ada wujudnya.
"Khusus untuk mobil Bupati dibilang lima, itu benar. Di pool itu ada mobil Bupati dan Wakil Bupati. Kebetulan bupati (Azis) ada halangan tetap, meninggal. Tentu mobil di pool," kata Sekda Kampar, Yusri, kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).
Simak juga video 'Mobdin Baru Seharga Rp 2,5 M Disorot, Bupati Polman Minta Maaf':
