Soal Amandemen UUD 1945, Waket MPR: Perlu Pertimbangan Segala Aspek

Khoirul Anam - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 21:25 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengungkapkan partisipasi semua elemen bangsa diperlukan dalam pengambilan keputusan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang berkembang. Hal ini ia ungkapkan saat membuka diskusi daring bertema Urgensi Amandemen UUD 1945 di Masa Pandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, pada hari ini.

"Perlu pertimbangan dari segala aspek dan tata kelola aturan bernegara sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945, karena itu perlu masukan dari publik," kata politisi yang akrab disapa Rerie ini dalam keterangannya, Rabu (1/8/2021).

Menurutnya, proses amandemen UUD 1945 jangan sampai berpotensi merusak tujuan awal amandemen. Bahkan, kata dia, pengkajian amandemen yang melebar berpotensi memicu silang sengketa yang dapat menciptakan permasalahan baru.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, energi saat ini digunakan untuk mengatasi masalah yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Atang Irawan menegaskan, amandemen bukan merupakan hal yang tabu. Namun, kata dia, langkah-langkah amandemen harus diletakkan pada pondasi konstitusional.

Atang menjelaskan, wacana amandemen terbatas terhadap UUD 1945 tidak dikenal dalam sistem konstitusi. Ini dikarenakan pasal dalam konstitusi saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, amandemen UUD 1945 adalah sebuah keniscayaan.

"Namun, apakah setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan bernegara harus direspon dengan mengamandemen UUD," ujarnya.

Untuk mengamandemen UUD 1945, tambahnya, harus dilihat indikator-indikator yang mendorong amandemen tersebut.

Salah satu alasan wacana amandemen UUD 1945 saat ini, ujar Feri, adalah diperlukannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) demi keberlanjutan proses pembangunan nasional.

"Tetapi apakah bisa dijamin bila ada PPHN pembangunan nasional bisa berkelanjutan? Kenyataannya dengan menggunakan GBHN di masa lalu pun pembangunan di masa Orde Lama dan Orde Baru tidak berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, pola pembangunan mirip GBHN sudah diadaptasi lewat pemberlakuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia memperkirakan, tidak berkelanjutannya proses pembangunan dewasa ini lebih karena lebih mengemukanya kepentingan politik kelompok tertentu pada setiap periode pemerintahan.

Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Firdaus Usman berpendapat berbagai forum kajian sangat penting digelar untuk menguji setiap gagasan, termasuk wacana amandemen UUD 1945 ini.

Hal yang harus diperhatikan dalam proses itu, menurutnya, adalah spirit yang melatari setiap gagasan amandemen konstitusi tersebut.

Mengutip pendapat presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, Firdaus mengungkapkan, bahwa konstitusi dihadirkan untuk membatasi syahwat terhadap kekuasaan dan pemilik kekuasaan dalam proses politik dalam negara adalah partai politik.

Persoalan yang kita hadapi saat ini, jelasnya, adalah oligarki partai politik yang menguasai sistem bernegara.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari mengungkapkan, Fraksi NasDem MPR RI hingga saat ini belum melihat ada urgensi untuk mengamandemen UUD 1945.

Ia menjelaskan, alasannya adalah kajian terhadap usulan PPHN dimasukkan pada salah satu pasal UUD 1945 dinilai belum mendalam. Sementera itu, kata dia, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada pandemi COVID-19.

Pengamat Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Iin Ratna Sumirat berpendapat, amandemen terhadap konstitusi di masa lalu juga masih banyak meninggalkan problem hingga sekarang

Berdasarkan kondisi tersebut, Iin berpendapat, pentingnya hikmah kebijaksanaan dimiliki para pemangku kepentingan dalam menjalankan amanah konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berpendapat sejak amandemen dilakukan di masa lalu, ada tiga kelompok yang biasanya merespon, yaitu kelompok yang puas terhadap amandemen, kelompok yang ingin kembali kepada UUD 1945 versi PPKI, dan kelompok yang masih menginginkan amandemen karena dinilai masih ada kekurangan dari hasil amandemen UUD 1945.

Terakhir, ujar Refly, bahkan muncul kelompok yang menginginkan amandemen yang terbatas.

Refly sepakat terhadap upaya amandemen UUD 1945, sepanjang tujuan amandemen itu untuk memperkuat pondasi ketatanegaraan. Namun, ujarnya, bila upaya amandemen melemahkan konstitusi sebagai landasan bernegara, sebaiknya hal itu tidak perlu dilakukan.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat berpendapat munculnya wacana amandemen terbatas UUD 1945 di tengah pandemi COVID-19 merupakan bukti kebatinan yang tumpul dari para elite bangsa. Saur berpendapat usulan PPHN untuk dimasukkan dalam konstitusi sebaiknya tidak perlu ditindaklanjuti lagi.

Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR Luthfi A. Mutty itu menghadirkan Taufik Basari, Refly Harun, Feri Amsari, Firdaus Usman, dan Iin Ratna Sumirat sebagai narasumber. Sementara itu, Atang Irawan hadir sebagai penanggap.

(prf/ega)