Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kasus kebocoran data di aplikasi eHAC diusut tuntas. Ia menegaskan kebocoran itu akan memberikan kerugian buat masyarakat.
"Saya minta kasus itu diusut tuntas dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apa penyebabnya, siapa pengembangnya, dan bagaimana implikasinya harus dijelaskan rinci. Tentu saja merugikan banyak pihak ya," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).
Muhaimin mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai penanggung jawab aplikasi tersebut seharusnya mampu mengamankan informasi data sekitar 1,3 juta pengguna.
"Seharusnya Kemenkes bisa mengamankan data jutaan pengguna eHAC, tapi nyatanya tidak mampu. Itu berarti Kemenkes hanya minta data orang tetapi tidak mampu mengamankan dan mengelola dengan baik," cecar Muhaimin.
Belajar dari kasus eHAC, Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta pemerintah menjamin keamanan data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi. Sebab, aplikasi tersebut digunakan oleh banyak orang dan memiliki data-data krusial yang tak boleh bocor ke pihak tak bertanggung jawab.
Muhaimin mengaku mendapat sejumlah laporan dari masyarakat terkait aplikasi PeduliLindungi yang sering error, antara lain berupa data pengguna tiba-tiba tidak sinkron, hingga kartu vaksin yang tidak muncul.
"Kemenkes juga harus menjamin keamanan aplikasi PeduliLindungi. Saya mendapat laporan data pengguna tidak sinkron, ada juga yang bilang ke saya kartu vaksinnya tidak muncul (di aplikasi PeduliLindungi). Intinya jangan sampai kita dirugikan di tengah situasi sulit begini," kata Muhaimin.
Sebagai informasi, kabar bocornya data masyarakat itu kali pertama disampaikan tim penelitian keamanan layanan vpnMentor melalui blog resmi mereka yang dipimpin oleh Noam Rotem dan Ran Local. Mereka mengklaim data penting dari pengguna aplikasi eHAC telah bocor ke internet dengan jumlah mencapai lebih dari satu juta pengguna.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengklaim data yang ada dalam sistem eHAC tidak bocor ataupun mengalir ke pihak mitra. Kemenkes menyebut dugaan kebocoran data berada di pihak mitra dan tengah ditindaklanjuti pemerintah.
(akn/ega)
