BPJS Kesehatan Targetkan 23.430 FKTP Baru Layani JKN-KIS

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 16:29 WIB
Ilustrasi FKTP
Foto: dok. BPJS Kesehatan
Jakarta -

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati mengatakan peningkatan jumlah peserta JKN-KIS harus diimbangi dengan penambahan ketersediaan akses layanan kesehatan. Untuk itu, ia membuka kesempatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk bekerja sama melayani peserta JKN-KIS.

"Sampai dengan 13 Agustus 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 225,9 juta jiwa. Untuk itu, kami berupaya melebarkan jaringan FKTP mitra kerja sama khususnya pada daerah yang masih memerlukan FKTP sehingga peserta JKN-KIS dapat terlayani secara optimal," jelas Lily dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Lily menerangkan hingga Juli 2021, pihaknya telah bekerja sama dengan 22.764 FKTP. Ia menambahkan, di 2021 ini BPJS Kesehatan menargetkan bisa menambah provider hingga 23.430 FKTP di seluruh Indonesia.

Adapun syarat yang harus dipenuhi FKTP untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Lily menjelaskan syarat untuk masing-masing jenis FKTP sebagai berikut.

1. Persyaratan bagi Dokter Praktik Perorangan atau Dokter Gigi

Syarat yang harus dipenuhi antara lain, memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek dan jejaring lainnya, serta surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS.

2. Persyaratan bagi Puskesmas atau yang Setara

Harus memiliki Surat Ijin Operasional (SIO), SIP bagi dokter/dokter gigi, Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi apoteker, Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS dan sertifikat akreditasi.

3. Persyaratan bagi Klinik Pratama atau yang Setara

Harus memiliki SIO, SIP tenaga kesehatan yang berpraktik, SIK, SIPA, NPWP badan, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS dan sertifikat akreditasi.

4. Persyaratan bagi RS Kelas D Pratama atau yang Setara

Wajib menyertakan SIO, SIP tenaga kesehatan yang berpraktik, NPWP badan, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS dan sertifikat akreditasi.

Lebih lanjut, Lily menjelaskan FKTP yang terkendala pengurusan SIO dan akreditasi pada kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 sebagai persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020. SE Menkes ini berisi tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19).

Ia pun menerangkan pihaknya akan menerapkan seleksi melalui proses kredensialing dan rekredensialing bagi fasilitas kesehatan yang hendak menjalin kerja sama. Seleksi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten) hingga kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan calon fasilitas kesehatan yang akan menjadi mitra BPJS Kesehatan memenuhi kualifikasi. Nantinya, pelaksanaan kredensialing rekredensialing akan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

(prf/ega)