Belum 2 Bulan Disahkan, UU Otsus Papua Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 10:53 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal UU itu baru disahkan pada Juli 2021. Berkas judicial review itu didaftarkan ke MK secara online dan masih diperiksa oleh kepaniteraan MK.

"Menyatakan bahwa pasal-pasal: Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59, Pasal 68A, dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi permohonan MRP yang dilansir website MK, Rabu (1/9/2021).

MRP memberikan kuasa kepada Saor Siagian, Imam Hidayat, Esther D Ruru, Roy Rening, Rita Serena Kalibonso, Lamria Siagian, Ecoline Situmorang, Alvon Kurnia Palma, Haris Azhar, dan Muniar Sitanggang. Salah satu alasan melakukan judicial review adalah revisi UU itu dinilai tidak melibatkan rakyat Papua melalui MRP. Revisi ini tanpa adanya masukan, usulan, dan partisipasi dari Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP, yang dalam hal ini merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Sehingga dalam hal ini menunjukkan tidak adanya iktikad baik dan tanggung jawab Presiden RI dalam pelaksanaan kewenangan pengajuan rancangan undang-undang.

"Menyatakan Pasal 77 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'usulan perubahan UU ini wajib diajukan rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR Papua'," ujarnya.

Pemohon menyatakan Otonomi Khusus Papua lebih jauh harus dipahami sebagai sebuah proses konsensus/kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat atas refleksi perjalanan sejarah sejak 1962 berhadapan dengan dinamika perkembangan global dan regional yang terus bereskalasi. Lahirnya UU 21/2001 bertujuan menyelesaikan konflik multidimensional yang berkepanjangan di Papua.

"Setelah 20 tahun UU Otonomi Khusus Papua diberlakukan, perlu dilakukan pembahasan dan evaluasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini. Pada esensinya politik hukum Undang-Undang Otsus bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat; mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi; serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli dalam perspektif pelaksanaan HAM sebelum dan sesudah lahirnya UU Otonomi Khusus tahun 2001 bagi Papua," papar pemohon.

"Pemberian Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk mengatasi konflik yang berlangsung lama dan menelan korban (pelanggaran HAM) karena adanya tuntutan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Pendekatan kebijakan pemerintah dalam bidang kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach) selama ini belum dirasakan manfaatnya bagi rakyat Provinsi Papua," sambung pemohon.

Simak selengkapnya di halaman berikut.