.webp)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia (DPP Kapten Indonesia), di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan. Ia menekankan pentingnya mengawal potensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, PMI punya potensi untuk mendatangkan devisa Rp 700 triliun hingga Rp 1.300 triliun per tahun bagi negara.
"Perlu sekali pengawalan pekerja migran Indonesia dari hulu. Sebab, hal ini berkaitan dengan SDM kelas dunia. Untuk hilirnya yaitu setelah pulang dari luar negeri juga perlu dioptimalkan. Tidak kemudian menjadi pengangguran lagi. Mereka bisa dilatih untuk menjadi pengusaha atau paling tidak bisa membuka lapangan kerja baru," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).
Senator asal Jawa Timur ini juga mendukung sepenuhnya langkah Kapten Indonesia dan siap membantu implementasi ide-ide cemerlang Kapten Indonesia, terutama seputar PMI. "DPD selalu menjadi aspirator bila ada masalah dan gagasan bagus untuk dikerjakan bersama karena ini agenda konkrit untuk kepentingan bangsa," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kapten Indonesia, Abdul Rauf menegaskan pihaknya sebenarnya sudah siap membentuk pengusaha baru dari para PMI yang sudah pulang ke Indonesia. Hal ini dalam rangka menyelesaikan persoalan tingkat pengangguran terbuka di Tanah Air yang mencapai 3 juta orang per tahun.
"Kita siap menjadi konsultan gratis bagi pengusaha eks pekerja migran. Karena ini bisa menjadi solusi bagi TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia yang mencapai sekitar 3 juta per tahun sebelum pandemi. Misalnya kita bentuk satu juta pengusaha, dengan satu pengusaha ini memiliki dua karyawan artinya menyelesaikan TPT dua juta pertahun," katanya.
Abdul juga mendorong pemerintah segera membuka akses PMI keluar negeri, mengingat sudah banyak SDM yang terlalu lama menunggu. Sementara angka pengangguran sudah di kisaran 30 jutaan dari akumulasi pengangguran sebelum pandemi.
"Harapannya pemerintah membuka selebar-lebarnya penempatan pekerja migran ke negara-negara tujuan potensial. Kami yakin PMI masih sangat dibutuhkan oleh negara lain. Hanya memang kita harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan itu tidak menjadi masalah," terangnya.
Selain itu, ia juga meminta dukungan DPD agar bisa terlibat dalam menertibkan PMI ilegal. Diketahui berdasarkan data World Bank, jumlah PMI ilegal saat ini mencapai 6 juta dari total PMI sebanyak 10 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berkaitan dengan ilegal atau non prosedural ini harus dibenahi. Data pemerintah bahwa PMI yang resmi kurang lebih 3.740.000 saja, sisanya pekerja yang di luar negeri itu non prosedural alias ilegal. Tentu saja kondisi itu membuat kita semua miris bagaimana nasib dan perlindungannya," tandasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam audiensi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M. Nero. Sedangkan Abdul Rauf didampingi Syarifah Mila Syofie (Bendahara Umum), dan pengurus DPP Kapten Indonesia Eka dan Ahdan.
