.webp)
Pemerintah memperbolehkan digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah PPKM level 1-3. Nantinya sekolah akan ditutup tiga hari jika ada siswa yang terpapar COVID-19.
"Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi COVID-19, kegiatan PTM di sekolah tersebut akan dihentikan selama tiga hari," kata juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/8/2021).
Dia mengatakan, untuk memastikan belajar tatap muka terbatas berjalan dengan baik, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua murid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap sinergi yang baik bisa mendorong aktivitas siswa di sekolah berjalan baik dan dapat mencegah penularan COVID-19.
Satgas COVID-19 terus memonitor pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di beberapa wilayah di Indonesia yang sudah berada di level 1-3 seperti DKI Jakarta, Jateng, dan Jatim.
"Secara umum, penyelenggaraan PTM terbatas sudah berjalan baik dan ditemukan catatan terkait protokol kesehatan yang nantinya akan terus diperbaiki, baik meliputi random testing, rekapitulasi laporan COVID-19, maupun cakupan vaksinasi di satuan pendidikan," ungkapnya.
Wiku mengatakan daerah yang telah berhasil menurunkan level daerahnya dipersilakan menyesuaikan pengaturan pembatasan kegiatan sesuai Inmendagri yang berlaku.
Satgas Tanggapi Survei KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar survei yang hasilnya 88 persen peserta didik bersedia divaksinasi Corona sebelum digelarnya PTM. Wiku menilai survei tersebut menunjukkan mayoritas peserta didik memiliki kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional.
"Penting diketahui, vaksinasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik merupakan upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan maksimal dalam menjalankan pembelajaran tatap muka," ucapnya.
Wiku memaparkan, berdasarkan data per 31 Agustus, telah 1,9 juta tenaga pendidik dan 1,7 juta anak usia 12-17 tahun yang tergolong usia pelajar yang sudah divaksinasi penuh. Pemerintah memastikan vaksin yang digunakan aman, efektif, dan minim efek samping.
(jbr/aud)
