Wakil Pokja LN DPR Anggap Rencana ke Australia Tidak Layak

Jakarta - Wakil Ketua Pokja Luar Negeri Komisi I DPR AS Hikam berpendapat, keberangkatan beberapa anggota DPR ke Australia tidak layak (proper). Sebab ada beberapa syarat yang belum dipenuhi.Pertama, secara prosedural mereka telah menyalahi ketentuan. Kedua, belum adanya target dan agenda yang jelas. Dan ketiga, persoalan protokoler Australia yang harus diketahui sebelumnya."Dari 3 hal ini tidak satu pun dipenuhi. Jangan-jangan mereka datang dan Australia sedang reses," ujar Hikam di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (4/4/2006).Dia mengingatkan, sistem pemerintahan Australia yang menganut sistem parlementer dan persoalan visa tidak menjadi perdebatan serius di parlemen Negeri Kanguru itu."Jangan-jagan parlemen Australia belum tahu apa yang akan dibicarakan DPR kita. Jangan-jangan juga nanti cuma ngobrol atau ngerumpi," katanya.Hikam mengaku sudah mengkonsultasikan persoalan ini kepada beberapa pakar dan diplomat yang berpengalaman. Diungkapkannya, tidak ada satu pun dari pakar dan diplomat tersebut yang menyatakan rencana kunjungan anggota DPR itu layak. "100 persen mereka katakan ini tidak proper," tandasnya.Pemerintah pun, imbuhnya, tidak akan terbantu dengan keberangkatan anggota DPR itu. Bahkan kunjungan itu justru akan semakin memperumit keadaan."Yang menanggung ekses secara diplomatik adalah pemerintah. DPR tidak ada masalah. Ini nanti malah ngerepotin," kata dia.Indonesia pun akan dinilai sebagai bangsa pengemis yang tidak memiliki ketegasan dalam bersikap. "Ini soal image seolah-olah kita tidak punya sikap yang jelas," tegasnya. (umi/)