.webp)
PDIP DKI Jakarta tetap maju mengajukan interpelasi Formula E ke Gubernur Anies Baswedan. PDIP DKI mengungkap ada potensi pemborosan anggaran hingga Rp 4,48 Triliun jika ajang Formula E tetap digelar pada 2022 mendatang.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp 4,48 triliun, sebuah jumlah uang yang sangat besar Rp 4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan di DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Anggota Komisi B itu memerinci biaya tersebut meliputi commitment fee sebesar Rp 2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp 1,2 triliun serta bank garansi Rp 890 miliar. Meskipun saat ini biaya bank garansi sudah dikembalikan, masih ada biaya lainnya yang dinilai merugikan keuangan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti misalnya, commitment fee yang tetap dibayarkan pada 2020 Formula E meskipun Formula E ditunda.
"Yang paling menggelitik adalah ketika surat Gubernur sudah keluar menunda perhelatan ini lagi-lagi Dispora membayar lagi commitment fee yang kedua. Sudah dihentikan pak gubernur ditunda 2020 tetapi pada 2020 dibayar lagi commitment fee, padahal tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir," imbuhnya.
Selain itu, PDIP turut mempersoalkan hasil temuan BPK terhadap perhelatan Formula E. Dalam tersebut tersebut, PDIP menyebut studi kelayakan yang dibuat Jakpro tak menyertakan biaya commitment fee.
"Kata BPK studi kelayakan karena salah satu variabel biaya, yaitu commitment fee tidak dimasukkan dalam perhitungan studi kelayakan," sebutnya.
"Hasil audit BPK studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif. BPK sudah warning tapi direspons dengan wajib melaksanakan (Formula E) Juni 2022," sambungnya.
Manuara mengakui ketujuh fraksi DPRD DKI di luar PDIP dan PSI menilai mereka akan menyelamatkan biaya yang sudah dikeluarkan jika Formula E tetap digelar pada 2022 mendatang. Namun PDIP meminta Pemprov DKI melaksanakan rekomendasi BPK untuk melakukan renegosiasi.
"Terhadap (uang) yang sudah keluar apa solusinya? Sudah direkomendasikan BPK lakukan renegosiasi, (tapi) tidak dilakukan," tegasnya.
