Zulhas Sebut Ada Masukan Macam-macam DPD soal Amandemen: Sulit Jika Banyak Isu

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 13:19 WIB
PAN gelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II usai sebelumnya diketahui bergabung dengan koalisi Presiden Joko Widodo. Apa yang dibahas PAN dalam Rakernas itu?
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan keinginan lain dari DPD RI terkait amandemen UUD 1945. Zulhas pesimistis amandemen UUD 1945 bakal terealisasi jika dilakukan besar-besaran.

"Saya kira tidak mudah kalau isunya banyak. Kalau perubahan besar saya kira teman-teman partai lain tentu nggak akan setuju," ujar Zulhas di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021).

"Nah sekarang perkembangan luar biasa. DPD ingin lain, ini ada lagi masukan macam-macam. Saya kira kalau seperti ini sulit terjadi," imbuhnya.

Zulhas menegaskan kesepakatan MPR periode 2014-2019 amandemen UUD 1945 hanya perihal satu hal. Seluruh fraksi di MPR saat itu berharap amandemen dapat dilakukan oleh MPR saat ini.

"Saya, waktu Ketua MPR memang sudah sepakat, seluruh partai politik sudah sepakat hanya satu, yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara. Tetapi zaman saya waktu itu tidak jadi amandemen, karena diharapkan setelah masa sekarang," tutur Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan amandemen UUD 1945 baru bisa dilakukan juga disetujui oleh 3/4 anggota di di MPR. Prosesnya pun diyakini akan memakan waktu.

"Dan ingat, itu kan 3/4 dan itu tidak mudah, harus partai besar ikut, 3/4 loh. Nanti rapat MPR kemudian ada kelompok-kelompok, panjang sekali prosesnya. Saya kira tidak mudah kalau isunya banyak," pungkasnya.

Terkait keinginan lain dari DPD, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai terdapat sejumlah undang-undang (UU) yang merugikan bangsa akibat amandemen 2002 lalu, salah satunya yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, UU yang mengatur presidential threshold itu mengebiri hak masyarakat untuk bisa tampil di pemilu.

La Nyalla juga menyinggung frasa yang lebih kuat tentang tidak adanya ambang batas pencalonan. Dia menegaskan setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa batas minimal perolehan suara.

"DPD RI membutuhkan rekomendasi dan latar belakang pemikiran, perlunya memberi frasa yang lebih jelas dan kuat terhadap hal itu," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi di Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (8/7/2021).

Simak video 'Soal Gabung ke Koalisi Pemerintah, Zulhas: Sikap PAN Kritis Tapi Solutif':

[Gambas:Video 20detik]



(zak/zak)