Pemerintah Diminta Segera Santuni 9 Ribu Anak Yatim Piatu Korban COVID

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 20:36 WIB
DPD RI
Foto: Dok. DPD
Jakarta -

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat mengkonsolidasi data anak yatim-piatu yang orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19. Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin juga mendorong agar pemerintah bisa segera memberikan santunan biaya hidup dan biaya sekolah.

"Pandemi menyisakan banyak anak-anak Indonesia kehilangan orang tua, baik ayah, bahkan ayah dan ibu sekaligus. Tugas negara adalah memastikan mereka tak kehilangan harapan dan masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/8/2021).

Menurut Sultan, anak-anak termasuk kelompok usia yang rentan menjadi korban akibat suatu fase krisis, terutama krisis sistematis dan berkepanjangan seperti pandemi COVID-19. Untuk itu ia mengingatkan agar mereka diperhatikan sehingga tidak kehilangan momen pertumbuhan dan perkembangan.

"Tercatat, jumlah anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi mencapai 9 ribu anak lebih. Mereka terdiri dari anak yatim 4 ribuan anak, piatu 3 ribuan anak, yatim piatu 400-an anak, dan tanpa keterangan 300-an anak," terangnya mengutip data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan UNICEF.

Diungkapkannya, penting bagi pemerintah untuk menertibkan akurasi data terlebih dahulu, sehingga tidak perlu terjadi kesalahan target penerima bantuan. Selain itu juga menjamin kepastian serta efektifitas penggunaan anggaran secara sustainable.

"Kami meyakini bahwa, suasana kebatinan anak-anak hari ini akan menjadi potret masa depan bangsa ini. Kita harus mengalihkan perhatian dan sumber daya khusus kepada anak-anak," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, membangun koordinasi dan melakukan kolaborasi anggaran dalam agenda pemulihan mental dan fisik anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi. Mengingat situasi saat ini merupakan fenomena kemanusiaan yang dapat mempengaruhi masa depan sebuah bangsa, sehingga ia menilai perlu adanya keseriusan dari seluruh pihak termasuk masyarakat.

"Selain pemerintah, peran serta organisasi masyarakat keagamaan dan Yayasan sosial dan kemanusiaan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga penting untuk turut gotong royong menyelamatkan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah bisa berkolaborasi dengan yayasan sosial dan pendidikan," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dalam aturan tersebut juga tercantum mengenai perlindungan bagi anak yang menjadi korban bencana non alam seperti pandemi COVID-19.

(akd/ega)