HNW Tegaskan Komitmen MPR Jaga Amanat Rakyat

Khoirul Anam - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 20:31 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, peringatan hari lahir MPR RI ke-76 seharusnya menyegarkan semangat dan komitmen MPR, khususnya dalam mengawal dan menjaga pelaksanaan konstitusi sekalipun di masa pandemi.

HNW mengatakan, penting bagi MPR untuk menjadi rujukan dengan menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga amanat rakyat terkait konstitusi. Amanat dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi dan mensosialisasikan 4 pilar, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Peringatan HUT MPR penting jadi momentum untuk penegasan kembali, agar pelaksanaan konstitusi dan empat pilar tidak disimpingi dengan alasan pandemi, sebagaimana belakangan menjadi wacana di publik," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (30/8/2021).

HUT MPR, menurutnya, menjadi momentum bagi MPR untuk terus mengingatkan lembaga negara agar melaksanakan ketentuan konstitusi, termasuk yang spesifik terkait dengan kekhasan masing-masing lembaga negara. Selain itu, menegakkan keadilan hukum dan ketaatan terhadap konstitusi dalam setiap pelaksanaan tugas serta fungsinya.

"Beberapa tahun belakangan, kita sering merasakan adanya kasus-kasus yang tidak mencerminkan keadilan hukum, dan ini juga banyak disuarakan oleh rakyat maupun para aktivis. Ini harus benar-benar menjadi koreksi agar keadilan yang menjadi dua sila penting dari Pancasila, serta prinsip negara hukum yang menjadi jati diri konstitusi Indonesia betul-betul bisa ditegakkan," ujarnya.

HNW menambahkan, keadilan hukum yang dimaksud juga berkaitan dengan proses demokratisasi di Indonesia yang belakangan dinilai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai lembaga yang berwenang mengubah konstitusi, MPR harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjamin demokrasi dan cita-cita Reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden atau pelaksanaan pemilu reguler selama lima tahun, tidak diubah dengan alasan pandemi.

"Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu sangat krusial untuk menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), yang tidak mengkhianati cita-cita Reformasi. Jangan sampai ada upaya untuk mengebiri hal-hal tersebut, baik dalam pelaksanaannya maupun melalui akal-akalan proses amandemen," tuturnya.

Menurut HNW, fokus utama yang harus dilakukan pada masa pandemi adalah menjalankan ketentuan konstitusi secara konsisten. Ia mencontohkan, seperti perlindungan terhadap masyarakat dari COVID-19 dan segala dampaknya.

"Saat pandemi, bukan saat yang ideal untuk melakukan amandemen. Lebih baik energi bangsa difokuskan untuk gotong royong mengatasi COVID-19. Ini juga penting dijadikan pijakan oleh setiap anggota MPR yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usulan perubahan konstitusi," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa rencana pemindahan Ibu kota negara sebaiknya tidak perlu diteruskan. Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, terutama di masa pandemi.

Maka dari itu, ia HNW mengungkapkan, sudah sewajarnya seluruh potensi dikerahkan untuk keselamatan masyarakat. Di samping itu, potensi dan anggaran yang ada lebih dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

"Itulah legacy terbaik yang perlu diwariskan Presiden Jokowi. Lagipula, rencana perpindahan ibu kota itu seharusnya dibahas secara mendalam terlebih dahulu, tidak grusa-grusu, apalagi payung hukumnya juga belum ada, juga belum dibahas mendalam termasuk dengan melibatkan MPR," ujarnya.

Menurutnya, MPR perlu didengarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945, MPR adalah lembaga yang terdampak dengan adanya rencana perpindahan ibu kota tersebut. Ketentuan ini merupakan satu-satunya ayat dalam UUD NRI 1945 yang berbicara mengenai ibu kota, yakni berkaitan dengan sidang MPR yang bersidang di ibukota negara.

"Jadi akan sangat elegan dan demokratis apabila rencana perpindahan ibu kota tersebut tidak hanya dibahas oleh segelintir pihak. Semua komponen bangsa, termasuk MPR, perlu didengar pendapatnya mengenai rencana perpindahan IKN yang tidak mendesak. Apalagi persoalan IKN tidak pernah menjadi janji kampanye. Justru yang prioritas dan penting segera dilaksanakan Presiden adalah melaksanakan janji-janji kampanye yang tersimpulkan dalam Sumpah Jabatan yang teksnya diatur dalam UUD NRI 1945," pungkasnya.

(prf/ega)