ASEAN Susun Landasan Hukum

Jakarta - Setelah terbentuk selama 39 tahun, kerjasama ASEAN ternyata belum punya landasan hukum. Akibatnya organisasi ini tidak bisa dijadikan sebagai entitas hukum. Kini landasan yuridis itu sedang digodok Eminent Person Group (EPG) on ASEAN Charter.EPG ini bertugas memberikan rekomendasi kepada pimpinan ASEAN untuk penyusunan piagam ASEAN."Melalui diskusi ini kita mau mendengar dari masyarakat sipil dalam rangka menyusun rekomendasi terkait penyusunan piagam ASEAN," ungkap mantan Menlu Ali Alatas di Hotel Inter-Continental, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (4/4/2006).Alatas yang juga menjadi anggota EPG mengatakan, EPG dibentuk oleh 10 anggota ASEAN. EPG beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka dari masing-masing negara ASEAN.Alatas menjelaskan, dengan makin meningkatnya kompetisi dan permasalahan yang timbul di kawasan Asia Timur dan Tenggara, maka dirasakan oleh pemimpin Asia sudah tiba waktunya untuk memiliki dasar yuridis bagi ASEAN."Rekomendasi dari EPG ini menjadi dasar konstitusi bagi ASEAN. Selama ini kan hanya berdasarkan deklarasi saja," kata dia.Apalagi, lanjut Alatas, sekarang ini ASEAN sudah beralih dari asosiasi menjadi komuniti, sehingga ASEAN terdesak untuk menyusun piagam yang lebih lengkap dan bersifat yuridis. Piagam itu nantinya akan mengatur tentang keanggotaan dan tata cara pengambilan keputusan."Apakah kita tetap mempertahankan konsensus lalu memperbolehkan pengambilan keputusan melalui voting. Jika demikian dasarnya apa? Lalu apakah suatu negara yang tidak memenuhi kewajiban akan diskors, hal inilah yang diatur," tutur Alatas.Sementara Dirjen Kerjasama ASEAN Dian Triansyah Djani mengatakan, EPG diharapkan mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi yang nantinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan piagam ASEAN."Secara khusus kita juga ingin memberikan kontribusi dan pemikiran, khususnya untuk Pak Alatas selaku EPG Indonesia," katanya. (umi/)