Eksepsi RJ Lino Ditolak, Sidang Kasus Pelindo II Lanjut Pemeriksaan Saksi

Zunita Putri - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 15:21 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). RJ Lino yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015 itu ditahan penyidik KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
RJ Lino (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi yang diajukan RJ Lino, tersangka kasus pengadaan 3 unit quayside container crane (QCC) di PT Pelindo II. Hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa karena dinilai telah memasuki pokok perkara.

"Mengadili, satu menyatakan keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa RJ Lino tidak diterima," kata ketua majelis hakim Rosmina saat membacakan putusan sela di PN Jakpus, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2021).

Hakim lalu memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (8/9) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Diketahui, RJ Lino didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan 3 unit QCC di PT Pelindo II. RJ Lino didakwa memperkaya diri sebesar USD 1.997.740,23.

Jaksa mengatakan hasil kerugian negara terkait pengadaan 3 unit QCC pada PT Pelindo II Tahun 2010 didapat dari perhitungan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Pengadaan QCC Tahun 2010 pada PT Pelindo II dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang, dan Pontianak.

Jaksa juga menyebut RJ Lino memberi disposisi ke anak buahnya agar segera memproses penunjukan HDHM terkait proyek pengadaan QCC itu. Menindaklanjuti itu, anak buah RJ Lino mengundang HDHM bermaksud menunjuk HDHM terkait pengadaan twin lift QCC untuk Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak, serta dokumen administrasi dan teknis sebagai bahan referensi untuk harga penawaran.

(yld/dhn)