Dewas Tak Teruskan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili ke Pidana, Kenapa?

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 13:23 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Antara Foto)
Jakarta -

Dewas KPK tidak meneruskan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial ke ranah pidana. Mengapa demikian?

"Apakah nanti Dewas akan menyampaikan? Oh tidak. Dalam putusan kami tidak sampaikan seperti itu. Kalau dibaca putusan secara baik-baik itu jelas kami sampaikan kami tidak masuk dalam area perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8/2021).

Tumpak menerangkan, dalam kasus ini, Lili mengakui perbuatannya tapi memang tidak menyesal. Hal itu karena Lili tidak merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya.

"Saya sampaikan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya, satu lagi, tidak menyesal. Itu dua hal yang berbeda. Perbuatannya diakui tetapi tidak ada penyesalan terhadap perbuatan itu. Saya pikir Anda bisa bedakan itu, ada dua hal yang berbeda, perbuatan diakui tetapi tidak ada penyesalan. Mungkin merasa bahwa itu tidak salah sehingga tidak menyesal," ungkapnya.

Terpisah, saat dimintai tanggapan soal putusan Dewas tersebut, Lili mengaku menerimanya.

"Saya menerima tanggapan Dewas," kata Lili kepada wartawan di Gedung KPK C1 Jakarta.

Lili menerangkan tidak akan menempuh upaya lain terkait putusan pelanggaran etik terhadap dirinya itu. Lili kembali menegaskan dirinya menerima putusan Dewas KPK.

"Ya, terima. Tidak ada upaya-upaya lain, terima kasih," kata Lili.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili Pantauli Siregar melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

"Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Tumpak.

Tumpak menerangkan Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," ungkapnya.

(whn/lir)