Ketua DPD Minta Pemerintah Tetapkan Hari Kebudayaan & Kearifan Lokal

Erika Dyah - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 11:38 WIB
DPD
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

DPD RI di bawah kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Salah satunya, dengan meminta pemerintah menetapkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal Nasional.

"Perlu saya sampaikan, bahwa saya selaku ketua DPD RI telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo, agar pemerintah menetapkan hari kebudayaan dan kearifan lokal masuk sebagai hari nasional dalam kalender resmi Indonesia," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (30/8/2021).

Dalam pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Nusa Tenggara Timur (NTT), di Kupang pada Minggu (29/8), LaNyalla menyatakan dukungannya terhadap agenda Festival Adat Kerajaan Nusantara yang akan digelar pada September mendatang di Sumedang, Jawa Barat. Ia pun menegaskan dirinya selalu memberi perhatian kepada Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

"Selaku Ketua DPD RI, saya konsisten untuk menjalankan amanat Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia," papar Senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla mengungkap pihaknya juga sempat membahas soal peran Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam membentuk NKRI pada pidato Sidang Bersama DPD RI-DPR RI. Ia mengatakan sidang bersama tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin serta sejumlah jajaran pemerintah.

"Saya sengaja menyinggung sumbangsih kerajaan dan kesultanan Nusantara dalam membentuk negara Republik Indonesia melalui dukungan Raja dan Sultan Nusantara kepada para pendiri bangsa saat itu," ungkapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa Indonesia bukan dilahirkan oleh partai politik yang justru menjadi sentral penentu kekuasaan saat ini. Menurutnya, parpol kini telah menjelma menjadi satu-satunya saluran bagi calon pemimpin bangsa untuk dapat dipilih oleh rakyat.

"Karena itu, DPD RI sebagai wakil daerah, terus berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah, termasuk lembaga adat, yang diwakili oleh Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagai salah satu pemegang saham republik ini, agar mendapat tempat yang layak dalam proses penentuan perjalanan pembangunan bangsa dan negara ini," terangnya.

Selain itu, ia pun mengatakan pihaknya tengah mendorong terwujudnya Amandemen UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan koreksi atas Amandemen sebelumnya di tahun 2002 silam.

"Salah satunya, pentingnya memperkuat peran DPD RI sebagai wakil daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara. Dengan memberi ruang kepada rekomendasi dan pemikiran luhur Kerajaan dan Kesultanan Nusantara," jelas LaNyalla.

"Sekaligus membuka saluran bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk mendapatkan haknya dalam pemerintahan, yang sejatinya merupakan hak asasi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih," imbuhnya.

Lebih lanjut, LaNyalla juga meminta dukungan pimpinan serta seluruh kerabat Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam memperjuangkan masyarakat daerah yang lekat hubungannya dengan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

"Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bersama ini dapat semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kita, khususnya dalam rangka memajukan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," harapnya.

Sementara itu, Sekjen MAKN, Yani WS Koeswodidjoyo mengaku tidak mudah bagi MAKN untuk mengumpulkan kerajaan di nusantara.

"Kami ingin semua aktif dan berjalan dengan efektif. Kita akan hadapi semua kendala untuk kemajuan kerajaan di NTT. Apalagi kita punya pembina yang hebat dan ikhlas seperti bapak kita pak Nyalla," ujar wanita yang akrab disapa Bunda Yani.

Yani menambahkan MAKN berharap dan bertekad agar kerajaan di Tanah Air bisa kembali bermarwah.

"Saya hanya inginkan kerajaan kembali sejahtera, untuk melindungi adat tradisi, budaya leluhur kerajaan," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Raja Babau, Jan Christofel Benyamin juga menyampaikan harapannya agar kehadiran MAKN bisa membuat sejarah yang ada di NTT dapat tertata dengan baik.

"Oleh sebab itu, ada beberapa agenda penting yang akan kami lakukan sebagai Ketua MAKN. Kita akan mendata seluruh catatan sejarah yang ada di kerajaan-kerajaan. Setelah itu, kita akan mencari ke lapangan, apa datanya sesuai atau tidak, setelah itu kita akan men-justifikasi, setelah itu akan masuk ke database agar supaya data seluruh kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa bermakna, dan ini sangat penting harapan dan dukungan dari Ketua DPD RI," jelasnya.

Jan Christofel pun mengungkap pertemuan ini menjadi momen yang sangat besar bagi para raja di NTT.

"Kami di sini mempunyai keterbatasan. Tetapi, kami percaya bersama dengan DPD RI yang ada pada malam hari ini, memberikan satu semangat baru bagi kami untuk bisa maju agar supaya restorasi budaya ke depan menjadi satu hal yang nyata dan berhasil. Dan sudah tentu kita akan menuju kepada pembentukan karakter budaya Nusantara di NTT inilah harapan kami," tuturnya.

Selain itu, ia pun berharap adanya dukungan penuh dari DPD RI, Raja Kupang, dan seluruh yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kami mohon dukungan, kami butuh kekompakan, kesatuan dengan satu hati membangun budaya, khususnya di NTT, umumnya di Indonesia. Saya mendoakan semoga pak Nyalla menjadi pemimpin ke depan dan bisa membawa apresiasi kami," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pelantikan DPW MAKN NTT ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Raja Kupang Leopold Nisnoni, DK 37 MAKN Raja Nusak Termanu Vicoas Amalo, Raja Amarasi Robert Yesaya Koroh, Raja Babau Jan Christofel Benyamin.

Selain itu, hadir pula senator asal Lampung Bustami Zainuddin, Senator asal Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, dua Senator NTT Asyera Respati Wundalero dan Angelius Wake Kako serta Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr Yurisman Star.

(akn/ega)