Kerumunan acara pertemuan Gubernur NTT Viktor Laiskodat bersama kepala daerah di Pulau Semau, Teluk Kupang, NTT, menuai kritik. Kasus Corona di NTT sendiri masih berada di atas 100 kasus per harinya.
Disebutkan kegiatan itu terjadi pada Jumat (27/8), ketika Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi turut hadir bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Kerumunan ini terjadi ketika kasus Corona di provinsi tersebut masih naik-turun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari laman covid19.nttprov.go.id, kasus Corona di NTT sepekan terakhir masih di atas 100 kasus per hari. Sedangkan kematian masih tercatat pada 27 Agustus. Berikut ini data lengkapnya:
Kasus Corona
24 Agustus: 51.007
25 Agustus: 51.188 (+181)
26 Agustus: 51.303 (+115)
27 Agustus: 51.540 (+237)
28 Agustus: 51.677 (+137)
Kematian Corona
24 Agustus: 1.093
25 Agustus: 1.093
26 Agustus: 1.093
27 Agustus: 1.094 (+1)
28 Agustus: 1.094
Kesembuhan
24 Agustus: 39.545
25 Agustus: 39.551 (+6)
26 Agustus: 39.552 (+1)
27 Agustus: 39.557 (+5)
28 Agustus: 39.574 (+17)
Jokowi Ingatkan NTT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyoroti terjadinya pergeseran lonjakan kasus COVID-19 ke sejumlah provinsi di luar Jawa-Bali. Jokowi pun menyinggung secara khusus peningkatan signifikan yang terjadi di Provinsi NTT.
"Saya melihat ini angka-angka, hati-hati, ini yang lima provinsi yang tinggi-tinggi di 5 Agustus kemarin, Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, itu hari Kamis," kata Jokowi dalam rapat yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).
Jokowi lalu menyoroti Provinsi NTT yang tiba-tiba meninggi dari 886 kasus pada 1 Agustus 2021 menjadi 3.598 kasus pada 6 Agustus 2021. Menurutnya, peningkatan seperti yang terjadi di NTT ini harus direspons cepat.
"Dan yang perlu hati-hati NTT, NTT hati-hati saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus NTT itu masih 886, tanggal 1 Agustus, 2 Agustus 410 kasus baru, tanggal 3 Agustus 608 kasus baru, tanggal 4 Agustus 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin 3.598, angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," ujarnya.
Penjelasan Pemprov NTT
Dokumentasi kegiatan itu tersebar viral di media sosial. Dilihat dari video yang diunggah oleh akun Twitter Corr L.A @jagungtiti71, terekam acara di pinggir pantai. Terlihat ada kursi dan meja serta panggung pertunjukan.
Dalam video berdurasi 23 detik tersebut, terlihat berlangsung konser musik. Lantunan keras musik dan nyanyian membuat beberapa orang yang sebagian besar berbaju putih dan celana hitam berjingkrak. Kebanyakan dari mereka memakai masker.
Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi memberikan pernyataan singkat saat dimintai konfirmasi. Menurutnya, acara itu bukanlah pesta.
"Acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tidak ada pesta," ujarnya.
Acara yang dimaksud oleh Josef adalah acara pengukuhan TPAKD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT. Acara tersebut digelar pada Jumat (27/8), di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Acara itu dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Sekda se-NTT. Acara itu bermaksud mendorong pengembangan sektor UMKM.
Josef tidak mengetahui soal acara konser musik dan sebagainya yang terekam dalam video tersebut.
"Saya jam 04.30 WIB setelah acara pengukuhan pulang ke Kupang," ujarnya.
Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 menyebut akan mengecek adanya peristiwa tersebut. "Saya perlu cek dulu," kata Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Herry Trianto, saat dihubungi terpisah.
Kritik Kerumunan di NTT
Kerumunan itu pun menuai kritik. Salah satunya dari tokoh agama di Kupang.
"Bagi saya, kerumunan ini contoh tidak baik bagi masyarakat, terutama ketika penerapan PPKM tingkat 4 sedang berlangsung dan penularan COVID-19 mulai melandai," ucap tokoh agama di Kupang, Pendeta Emi Sahertian, seperti dilansir kantor berita Antara, Minggu (29/8/2021).
Sahertian mengaku prihatin kerumunan ini justru dilakukan oleh pihak pemerintah saat kalangan gereja telah mencoba menerapkan berbagai aturan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, bahkan menutup kebaktian pada Minggu.
"Namun pada sisi lain, aktor-aktor pemerintahan menabrak peraturan itu dengan menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan," katanya.