Lembaga Riset Diintegrasi ke BRIN, 2 Peneliti Gugat UU 11/2019 ke MK

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 29 Agu 2021 09:18 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintegrasikan lembaga riset yang ada ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Para peneliti yang merasa terdampak oleh pengintegrasian itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon adalah peneliti Eko Noer Kristianto, SH, MH, dengan peneliti Heru Susetyo, SH, MSi, PhD. Eko adalah peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM Kemenkum HAM. Adapun Heru adalah peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi FH UI dan sebagai anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta.

Mereka melakukan judicial review terhadap Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek sebagaimana telah diubah oleh Pasal 121 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan 'terintegrasi' adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Eko dan Heru menilai perlu ada tafsir MK terhadap frasa pasal 'terintegrasi' berikut penjelasannya yang dinilai membuat semakin mengaburkan makna 'integrasi'.

"Hal ini telah Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NKRI 1945, khususnya jaminan kepastian hukum," kata pemohon dalam permohonan yang dikutip detikcom, Minggu (29/8/2021).

Keduanya meminta penafsiran pasal di atas menjadi:

Sepanjang tidak dimaknai badan riset dan inovasi nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

Eko-Heru menyatakan judicial review itu merupakan sikap dan upaya hukum selaku warga negara yang berprofesi sebagai peneliti yang sedang mengalami ketidakpastian status peneliti di masing-masing instansi akibat peleburan lembaga riset dalam satu wadah BRIN.

Selain itu, pandangan dan keprihatinan terhadap nasib ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia akibat peleburan tersebut, yang menimbulkan spekulasi terbentuknya sebuah lembaga besar yang bersifat supra-birokratis dalam mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Hal ini jelas bertentangan dengan kultur para peneliti yang memerlukan ruang kebebasan dan kemandirian dalam melakukan proses penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta invensi teknologi di Indonesia," tuturnya.

Eko-Heru juga menilai kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya memiliki karakteristik organisasi modern di era 4.0 ini yang bersifat luwes, adaptif, cepat dalam merespons berbagai kemajuan dalam era digital saat ini. Selain itu, efisien dan efektif di bidang inovasi dan invensi. Serta transparan, dengan berbasis jaringan yang terkoordinasi sebagaimana diinginkan oleh UU itu sendiri.

"Pemohon menyadari UU Sisnas Iptek memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia," kata Eko-Heru.

Pemohon meyakini semangat pembentukan UU tersebut sejalan dengan arah politik hukum terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu arah pembangunan Iptek yang difokuskan pada pentingnya riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi dan invensi.

"Namun sayangnya, dari seluruh pasal-pasal yang ada dalam UU Sisnas Iptek, ada satu pasal, yaitu pasal 48 yang mengandung norma multi-tafsir akibat adanya frasa 'yang terintegrasi'. Makna terintegrasi tersebut telah dimaknai oleh Pemerintah, dengan cara membubarkan lembaga-lembaga Iptek yang telah ada, seperti Batan, Lapan, LIPI, dan BPPT, juga unit-unit penelitian dan pengembangan di berbagai kementerian," papar Eko-Heru.

Simak juga Video: Tekad Jokowi Ingin Indonesia Jadi Produsen Teknologi

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)