Kritik Pajak Tukang Bakso di Binjai, Legislator PKS Bawa-bawa Tax Amnesty

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 29 Agu 2021 07:01 WIB
Screenshot foto viral soal tukang bakso ditagih pajak Rp 6 juta (dok. Istimewa)
Screenshot foto viral soal tukang bakso ditagih pajak Rp 6 juta (dok. Istimewa)

Penjelasan Pemko Binjai

Kepala BPKAD Kota Binjai Affan Siregar memberi penjelasan terkait pajak itu. Affan mengatakan hitungan besaran pajak itu berdasarkan survei yang sudah mereka lakukan.

"Tagihan yang kami sampaikan itu telah didahului dengan hasil survei. Tentu surveinya terbatas dengan sumber daya yang kami miliki," ucap Affan.

Affan mengatakan tagihan yang disampaikan melalui surat itu bukan merupakan ketetapan. Pihak pemilik tempat usaha dapat memberikan klarifikasi jika pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan penghasilan warungnya.

"Tetapi formulir yang diisi itu kan ditandatangani, itu kan pernyataan, sesungguhnya pajak ini yang bersifat self asesmen. Kita yang menghitung, kita yang melaporkan, kita yang menyetorkannya," tambahnya."Surat tagihan kami itu bukan harga mati, itu hanya informasi yang dapat diklarifikasi. Kalau pemilik restoran merasa itu terlalu besar, tentu dapat diklasifikasi dengan mengisi formulir. Berapa yang seharusnya yang layak," ucap Affan.

Pajak Tukang Bakso Diputihkan

Tukang bakso bernama Handoko yang ditagih pajak Rp 6 juta itu kemudian mendapat pemutihan. Hal itu didapatnya setelah melakukan klarifikasi pajak ke BPKAD. Dia mengatakan tagihan pajaknya sudah diputihkan dan diminta menghitung ulang pajak sendiri untuk dibayarkan ke bank.

"Kemarin katanya diputihkan, harapannya begitu kan. Terus mereka meminta aku menghitung sendiri penghasilan dan pajaknya, nanti bayar ke bank," jelas Handoko.

Handoko sendiri mengaku pendapatan bersihnya hanya Rp 150 ribu per hari. Dia memilih tutup permanen daripada harus membayar pajak Rp 6 juta karena tak sanggup.


(maa/haf)