Kritik Pajak Tukang Bakso di Binjai, Legislator PKS Bawa-bawa Tax Amnesty

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 29 Agu 2021 07:01 WIB
Screenshot foto viral soal tukang bakso ditagih pajak Rp 6 juta (dok. Istimewa)
Screenshot foto viral soal tukang bakso ditagih pajak Rp 6 juta (dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Pemerintah Kota Binjai tidak membebankan pajak tinggi kepada pedagang kecil. Dia menilai pajak tinggi, seperti Rp 6 juta yang sempat ditagih ke tukang bakso, terlalu kejam.

"Per hari saja dia hanya bisa dapat Rp 100 ribu. Karena itu, jangan kejam kali kepada warga kecil. Kedepankan nuranilah," kata Nasir kepada wartawan, Sabtu (28/8/2021) malam.

Nasir meminta Pemko Binjai tidak mengulangi hal tersebut. Dia pun membawa-bawa program pemerintah, yakni pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Warga kelas 'kolong melarat', seperti tukang bakso, yang bukan berjualan di ruko, sebaiknya diampuni, pengusaha pengemplang pajak saja ada 'tax amnesty'. Masa tukang bakso tidak bisa diberi pengampunan. Di tengah pandemi jangan bebani aturan yang memberatkan warga yang berpenghasilan rendah saat mereka berdagang," ucapnya.

Politikus PKS ini meminta hal ini menjadi perhatian kepala daerah lain agar melindungi dan menjaga rakyat dari impitan ekonomi. Dia mempersilakan memberlakukan aturan normal jika kondisi sudah kembali seperti semula.

"Kepala daerah harus mampu melindungi dan menjaga mereka dari impitan ekonomi saat ini. Kalau kondisi sudah normal tentu akan berlaku aturan yang normal. Jangan situasi abnormal saat ini justru disikapi dengan cara normal," ujarnya.

Sebelumnya, unggahan tentang tempat usaha Handoko yang ditagih pajak Rp 6 juta viral. Tunggakan itu untuk pajak satu bulan pada Juli 2021.

Dilihat detikcom, Sabtu (28/8), warung bakso yang ditagih pajak itu bernama Bakso Karebet, yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Dari surat yang ikut diunggah penagihan pajak disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai.

Pajak yang ditagih itu adalah pajak restoran dengan besaran Rp 200 ribu per hari. Jadi selama Juli 2021, pedagang bakso itu ditagih pajak Rp 6 juta.

"Miris, warung bakso kaki lima dikenai pajak restoran Rp 6 juta per bulan. Pengakuan si pemilik warung bakso, pendapatan kotornya per hari paling banyak Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu," tulis pengunggah foto.

Lihat juga video 'Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon, Harga Mobil Bakal Naik':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.