.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Prabowo mengimbau agar ajakan isolasi terpusat (isoter) pasien COVID-19 di Papua Barat dilakukan dengan pendekatan adat. Dia juga meminta TNI-Polri dan pemda setempat menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh adat perihal ini.
"Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan pemerintah daerah (pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter," kata Sigit dalam arahannya saat memimpin rapat bersama Forkopimda Provinsi dan kota/kabupaten se-Papua Barat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sabtu (28/8/2021).
Sigit kemudian memaparkan ada 411 kasus atau sekitar 82 persen pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Sigit menyampaikan ada 13 lokasi isoter di Papua Barat yang mampu menampung 855 pasien COVID-19. Namun baru 19 tempat tidur yang terpakai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sigit menilai sosialisasi tentang isoter harus ditingkatkan lagi. Sebab, dengan fasilitas memadai dan pengawasan penuh tenaga kesehatan (nakes), pasien COVID-19 diyakini akan lebih cepat pulih.
"Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis," ujar Sigit.
Sigit juga menyampaikan manfaat lain dari isoter dalam pencegahan penularan di lingkungan keluarga. Pemisahan sementara akan memperkecil potensi klaster keluarga.
Seperti di kesempatan yang sudah-sudah, Sigit mendorong Forkopimda setempat melakukan strategi pengendalian COVID-19, yakni disiplin 3M, penggencaran 3T (tracing, testing, dan treatment), serta akselerasi program vaksinasi massal.
Sigit berharap Forkopimda terus bersinergi dengan warga untuk mempertahankan tren penyebaran virus Corona, karena Papua Barat menjadi wilayah yang paling sedikit untuk kasus aktif di skala nasional. Dengan mempertahankan tren kasus COVID yang rendah, Sigit menyebut aktivitas masyarakat bisa lebih leluasa, dibanding wilayah-wilayah dengan tren kasus positif tinggi yang akhirnya mobilitas warganya dibatasi.
"Ketika kasus COVID-19 bisa terkendali, secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan seluruh masyarakat," ungkap mantan Kabareskrim ini.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
"Dalam Inmendagri Nomor 36 dan 37 Tahun 2021, terdapat perluasan pelonggaran di sektor pendidikan, sektor non-esensial, restoran, pusat perbelanjaan, resepsi pernikahan, fasilitas umum, dan kegiatan seni-budaya," sambung dia.
Terakhir, Sigit bicara soal penanganan dan pengendalian COVID-19 di Papua Barat juga akan semakin baik saat dipadukan dengan percepatan atau akselerasi vaksinasi, sebagaimana target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di sini, sambung mantan Kapolda Banten ini, TNI-Polri dan pemda diharapkan terus melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disuntik vaksin.
"Lakukan sosialisasi terhadap lokasi atau gerai vaksinasi dan strategi vaksinasi agar masyarakat mengetahui kegiatan vaksinasi yang perlu percepatan. Lakukan sosialisasi kepada para tokoh adat, masyarakat gereja untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi," ujar Sigit.
"Lakukan terobosan kreatif dengan strategi vaksinasi mobile atau door to door, vaksinasi massal di sekolah dan gereja, vaksinasi massal di rumah kepala adat/desa, vaksinasi bakar batu," pungkas dia.
