Pemko Binjai buka suara soal viral tukang bakso ditagih pajak Rp 6 juta per bulan. Menurut Pemko Binjai, tukang bakso itu bisa melakukan klarifikasi pajak untuk penyesuaian.
Hal itu dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai Affan Siregar. Dia mengatakan pajak yang dipungut ke tukang bakso itu adalah pajak restoran.
"Yang kita bicarakan adalah pajak restoran, bukan pajak penghasilan. Pajak restoran diatur 10 persen dari penjualan dibayar oleh konsumen atau pembeli," kata Affan dalam video penjelasan yang diterima detikcom, Sabtu (28/8/2021).
Dia mengatakan tagihan tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan survei. Meski demikian, dia mengatakan para pedagang yang merasa nilai pajak terlalu besar masih bisa melakukan klarifikasi.
"Tagihan yang kami sampaikan itu telah didahului dengan hasil survei. Tentu surveinya terbatas dengan sumber daya yang kami miliki," ucap Affan.
Dia menyebut surat tagihan itu juga disertai pemberitahuan soal mekanisme klarifikasi pajak. Affan menegaskan nilai dalam surat tagihan itu bukan harga mati.
"Surat tagihan kami itu bukanlah suatu harga mati. Itu hanya informasi yang dapat diklarifikasi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemilik restoran merasa itu terlalu besar, tentu dapat diklarifikasi dengan mengisi form," ucapnya.
"Formulir yang diisi itu kan ditandatangani, itu kan pernyataan. Sesungguhnya pajak ini yang bersifat self assessment. Kita yang menghitung, kita yang melaporkan, kita yang menyetorkannya," tambah Affan.
Sebelumnya, sebuah foto disertai narasi tukang bakso di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), ditagih pajak Rp 6 juta sebulan viral. Warung bakso yang ditagih pajak itu bernama Bakso Karebet, yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Dari surat yang ikut diunggah penagihan pajak disampaikan oleh BPKAD Kota Binjai.
Lihat juga Video: Ingat! Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Online, Tak Perlu ke Samsat
