.webp)
Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), mengurungkan niatnya untuk membeli mobil dinas baru. Pembelian mobil dinas baru itu dibatalkan setelah Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mendapat arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Awalnya, pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wabup Humbahas itu tertera di situs LPSE Humbahas seperti dilihat detikcom, Senin (23/8/2021). Anggarannya berasal dari APBD 2021.
Yang menjadi sorotan, pembelian dua mobil dinas itu memakan anggaran mencapai Rp 2,67 miliar. Harga mobil dinas yang rencananya bakal dipakai Bupati Humbahas, seperti tertera dalam situs LPSE, hampir mencapai Rp 2 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) paket Rp 1.925.000.000," demikian tertulis di situs LPSE Humbahas untuk harga pengadaan mobil dinas bupati.
Sementara itu, nilai HPS untuk mobil Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora bernilai Rp 750 juta. Sebagaimana tertera dalam situs LPSE Humbahas, tender pengadaan mobil dinas tersebut sudah selesai.
Pemenang tender pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Humbahas adalah CV Kana Komputindo, yang kantornya berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kolom 'pemenang berkontrak', tertulis harga terkoreksi, yakni Rp 1.923.768.000 (Rp 1,92 miliar).
Sedangkan tender pengadaan mobil Wakil Bupati Humbahas dimenangi oleh PT Sardana Indahberlian Motor, Medan. Total harga terkoreksi yakni Rp 745 juta.
Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi juga sempat merespons soal pengadaan mobil dinas baru ini. Gubsu terang-terangan membela Bupati dan Wabup Humbahas.
"Saya gubernur nih, dia bupati, saya butuh kendaraan, bila perlu heli, saya beli heli. Untuk apa? Untuk melihat rakyat saya yang sakit," ucap Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Senin (23/8/2021).
"Begitu juga dia, dia beli mobil. Kayak mana dia mau mendatangi ke tempat-tempat kalau mobilnya tak sampai-sampai? Jadi jangan Anda melihat seolah-olah tidak mentingi rakyat. Jangan negatiflah," imbuhnya.
Berselang beberapa hari kemudian, tepatnya hari ini, pengadaan mobil dinas baru tersebut dibatalkan. Pembatalannya dilakukan setelah Bupati Humbas mendapat arahan dari Megawati.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Sekadar informasi, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor merupakan politikus yang menjadi ujung tombak PDIP di Humbahas. Selain sebagai bupati, saat ini Dosmar menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Humbahas.
Lalu, seperti apa arahan Megawati ke Dosmar soal pengadaan mobil dinas baru? Ada dua yang diungkapkan Dosmar, salah satunya Megawati mengingatkan bahwa kepala daerah harus memahami penderitaan masyarakat.
"Arahan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kita harus memahami penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi. Yang kedua, nggak penting-penting amat kok beli mobil," ungkap Dosmar.
Hal lainnya, Dosmar mengakui mobil dinasnya saat ini masih laik jalan walaupun spesifikasinya tidak lebih baik dari mobil dinas bupati lain.
"Standar saja, nggak bagus-bagus kali. Kalau bupati lain mobil dinasnya bagus, kita di bawahnya," sebut Dosmar.
Untuk pembatalan pengadaan mobil dinas baru ini, Dosmar sudah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas.
Pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wabup Humbahas sebetulnya dianggarkan pada 2020. Pengadaan mobil dinas ini dianggarkan untuk Bupati Humbahas yang terpilih dalam Pilkada 2020. Kebetulan, Dosmar terpilih lagi.
