Analisis Gabungnya PAN ke Koalisi Jokowi dan Wacana Amendemen UUD 1945

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 08:33 WIB
Direktur Eksekutif Puskapol UI Aditya Perdana
Aditya Perdana (Dok. Pribadi)

Tak hanya itu, Aditya menyebut cara memperbaiki tata kelola pemerintahan itu salah satunya dengan amendemen konstitusi. Namun, menurutnya, isu amendemen tersebut memang terkesan elitis dan belum melibatkan publik secara luas.

"Untuk mengatasi hal tersebut, apabila ada solusi perubahan ketatanegaraan yang dimaksud melalui amendemen konstitusi, maka hal tersebut dapat diperdebatkan secara serius dengan melibatkan partisipasi publik yang meluas. Namun sayangnya isu ini terkesan elitis dan belum menunjukkan pelibatan publik yang luas. Pemerintah dan koalisi parpol pemerintah terkesan masih belum terbuka dan masih alergi untuk memperdebatkan hal ini sebagai isu yang penting," jelasnya.

Lebih jauh, Aditya menilai momentum pertemuan itu juga tepat jika dikaitkan dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang akan habis pada 2024. Dia berpandangan hal itu juga menjadi pembicaraan atas alasan pandemi yang mungkin masih bisa terjadi hingga 2024.

"Dalam fokus penyelesaian masa jabatan Presiden Jokowi hingga tahun 2024 yang mana masih beririsan dengan pandemi COVID-19, maka saya berpandangan Koalisi Pemerintahan ini dapat sepenuhnya mendukung dan menggerakkan organisasi partai dan kader-kader di pemerintahan eksekutif (pusat dan daerah) untuk berada dalam rel yang sama, bukan demi kepentingan masing-masing parpol dalam rangka persiapan Pemilu 2024," tuturnya.

Aditya berpendapat wacana amandemen konstitusi ini merupakan hal yang mudah secara politis. Akan tetapi, Aditya menyebut langkah amendemen itu juga memiliki konsekuensi politik yang tinggi jika ada resistensi dari publik.

"Selain itu, saya juga berpandangan bahwa opsi membuka amendemen konstitusi adalah langkah politik yang mudah dilakukan secara politis berdasarkan pertimbangan kekuatan politik yang ada saat ini. Namun tentu memiliki konsekuensi politik yang tidak mudah terbayangkan apabila resistensi publik memang tinggi," sebutnya.


(maa/knv)