Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu prematur. PKS memandang masih ada cara lain untuk menggali keterangan dari Pemprov DKI terkait Formula E.
"Kami menganggap interpelasi ini masih terlalu prematur. Kalau mau gali keterangan, masih bisa kok pakai cara-cara yang lain," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).
Aziz berpendapat interpelasi tak perlu dilakukan. Sebab, dia menganggap interpelasi seolah mengisyaratkan Gubernur tertutup dan enggan memberikan informasi terkait Formula E.
"Karena kalau pakai cara interpelasi ini kan seolah-olah ada gap yang besar antara eksekutif dan legislatif, sehingga informasi yang kita butuhkan tidak diterima sepenuhnya, baru ini bisa digunakan," sebutnya.
Ketua Komisi B itu juga khawatir interpelasi akan mempengaruhi hubungan kerja eksekutif dengan legislatif. Namun dia memastikan interpelasi merupakan hak Dewan untuk bertanya.
"Saya kira ini dampaknya pada hubungan legislatif dan eksekutif menjadi kurang harmonis ya. Sedikit-banyak ini pasti akan berpengaruh," imbuhnya.
"Tapi anytime, ini hak Dewan, silakan saja. Tapi proses masih panjang, masih perlu dirapatkan lagi oleh pimpinan. Saya harap ini tidak terus bergulir antara eksklusif dan legislatif ini," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta resmi menyerahkan surat interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E ke pimpinan DPRD. Total ada 33 anggota DPRD DKI yang menandatangani surat tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menerima dokumen interpelasi yang ditandatangani oleh kedua fraksi. Dia segera menindaklanjuti surat tersebut dalam sidang paripurna.
"Hari ini saya kedatangan teman-teman anggota PDIP dari F-PDIP dan F-PSI menyerahkan tanda tangan, PDIP 25 orang, PSI 8 orang. Di sini saya terima. Saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti dibamuskan di dalam paripurna," kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).
Dalam surat yang diterima, Prasetio menjadi salah satu yang menandatangani dokumen tersebut. Dia meminta Gubernur DKI Anies Baswedan berpikir ulang dalam memutuskan akan menggelar Formula E.
Simak juga video 'Soal Interpelasi Formula E, Anies: Lagi Sibuk Tangani Covid-19':
(isa/isa)