MUI: Dukung Riset Vaksin Merah Putih dan Nusantara Tanpa Diskriminasi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 21:34 WIB
Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta
Ilustrasi MUI (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dalam musyawarah kerja nasional ke-1. Salah satunya terkait riset vaksin Corona.

"Mendorong pemerintah untuk mendukung segala upaya riset yang dilakukan oleh anak-anak bangsa untuk menemukan vaksin yang tepat dan cocok untuk semua kategori umur serta terjangkau seperti yang dilakukan oleh peneliti vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif," demikian salah satu poin rekomendasi MUI, Kamis (26/8/2021).

Mukernas ke-1 itu diselenggarakan pada 25-26 Agustus 2021. Selain itu, MUI mendorong pemerintah melakukan penelitian secara serius terkait perkembangan virus Corona.

"Mendorong pemerintah menghentikan penerbangan dari luar negeri yang dinilai sebagai negara asal virus Corona, seperti dari China dan India, serta mengawasi secara ketat para pendatang dari berbagai belahan dunia agar virus Corona yang terus-menerus bermutasi tidak menular terhadap masyarakat Indonesia dan dapat dicegah sedini mungkin," pernyataan MUI.

MUI juga menyoroti banyaknya pengangguran karena PHK. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyetop penyerapan tenaga kerja dari luar negeri, salah satunya dari China.

"Pemerintah harus lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja dalam negeri dan menyetop tenaga kerja dari luar negeri. MUI meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan tenaga kerja asing seperti dari China, dengan mempertimbangkan banyak tenaga kerja local yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga komitmen negara untuk mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja dapat dilakukan secara konkret," pernyataan MUI.

Berikut poin-poin rekomendasi MUI:

I. Kepada Pemerintah RI

1. Pandemi Covid 19 saat ini masih tinggi, disebabkan kurang disiplinnya penegakan protokol kesehatan oleh aparat Pemerintah dan kesadaran masyarakat, sehingga dikhawatirkan pandemi tidak segera berakhir. Oleh karena itu, Pemerintah hendaknya mengambil langkah yang tepat, hati-hati, terukur dan berimbang dalam mengatasi masalah wabah virus Corona dan dampaknya. Langkah-langkah yang diharapkan, adalah:

a. Agar penerapan PPKM tidak menimbulkan masalah baru pada masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, seperti timbulnya penyakit mental (depresi dan stres), pengangguran, dan kemiskinan baru, maka MUI mengusulkan kepada pemerintah agar mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan PPKM darurat di lapangan dan dampaknya yang multi-effect terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi umat, keselamatan jiwa rakyat (hifdz an-nafs), dan optimalisasi jarring pengaman sosial.

b. Mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai penelitian secara serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan virus Corona untuk memperjelas sumber asal virus Corona sehingga akan mempercepat bentuk dan proses penanganannya.

c. Mendorong pemerintah untuk mendukung segala upaya riset yang dilakukan oleh anak-anak bangsa untuk menemukan vaksin yang tepat dan cocok untuk semua kategori umur serta terjangkau, seperti yang dilakukan oleh peneliti vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

d. Mendorong pemerintah menghentikan penerbangan dari luar negeri yang dinilai sebagai negara asal virus Corona, seperti dari China dan India, serta mengawasi secara ketat para pendatang dari berbagai belahan dunia agar virus Corona yang terus-menerus bermutasi tidak menular terhadap masyarakat Indonesia dan dapat dicegah sedini mungkin.

e. Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemulasaraan dan penguburan jenazah bagi yang beragama Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Jangan sampai terjadi benturan antara sikap dan pemikiran masyarakat khususnya keluarga ahli mayit dengan petugas pemulasaraan dan petugas keamanan sebagaimana yang sering terjadi.

f. Dampak Covid menyebabkan semakin banyaknya pengangguran akibat terjadinya PHK. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus kepada penyerapan tenaga kerja dalam negeri dan menyetop tenaga kerja dari luar negeri. MUI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan pembatasan tenaga kerja asing seperti dari China, dengan mempertimbangkan banyak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga komitmen negara untuk mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja dapat dilakukan secara konkret.

g. MUI mendorong agar pemerintah memperhatikan kesehatan dan keselamatan para ulama, karena para ulama adalah garda terdepan yang paling banyak berhadapan dengan umat dalam menghadapi masalah Covid-19 dan turut mengatasi dampaknya. MUI dalam hal ini juga mendorong pemerintah agar lebih menggencarkan cakupan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat untuk memberi perlindungan agar tubuh tidak jatuh sakit akibat Covid-19 dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh sampai tercapai herd immunity. Selain itu, vaksin diharapkan dapat memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah Covid-19.

2. Dalam soal penulisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemerintah khususnya Kemendikbud RI hendaknya berhati-hati dalam menulis buku sejarah, yang mestinya berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya, bukan atas dasar kepentingan politik dan pertimbangan tertentu yang dapat membelokkan fakta sejarah sehingga terjadi manipulasi fakta dan alur cerita yang dibuat-buat dan dibelokkan dari yang sesungguhnya. Satu contoh, dalam penulisan buku kamus sejarah perjuangan Indonesia terjadi penghilangan nama tokoh-tokoh nasional dari kalangan umat Islam yang notabene mereka adalah para pendiri negeri ini, pahlawan Nasional, dan para pendiri serta tokoh ormas Islam, seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Saekhu (pendiri NU), KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH Abdul Halim dan KH Ahmad Sanusi (pendiri PUI), dll.

3. Dalam soal menghadapi aliran-aliran keagamaan, khususnya aliran sesat atau menyimpang yang ada kaitannya dengan agama-agama tertentu yang diakui oleh negara, Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI, hendaknya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan majelis-majelis agama yang dinilai terkait. Misalnya, untuk soal Baha'i, Syiah, Ahmadiyah, pemerintah berkomunikasi dengan MUI. Hal ini untuk menghindari fitnah dalam bermasyarakat, kesalahpahaman dalam beragama, dan kegelisahan umat Islam yang bisa memancing masalah baru yang serius terutama di akar rumput dan terjadi kerawanan sosial yang tidak terkendali.

4. Dalam soal ekonomi, MUI mendorong agar pemerintah terus memperkuat kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan kepada pinjaman luar negeri, karena akan semakin memberatkan keuangan negara dan ekonomi nasional, serta akan semakin menyengsarakan rakyat. Dalam soal pengembangan ekonomi syariah, MUI mendorong agar pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama kebijakan ekonomi nasional, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan masyarakat akibat dari sistem ekonomi kapitalis dan liberal.

5. Mengingat rendahnya indeks demokrasi di Indonesia, MUI mendorong pemerintah untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi yang lebih substantif atau hakiki sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap rakyat dan bangsanya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Indonesia adalah negara hukum, hukum harus menjadi panglima dalam menegakkan keadilan. Di mata hukum semua orang harus diperlakukan secara sama. Oleh karena itu, pemerintah wajib menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih (diskriminasi). Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh, meningkat, dan semakin kuat, sejalan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah, khususnya para penegak hukum.



Simak Video "Jokowi Minta MUI Bantu Jelaskan Vaksin Corona Aman & Halal"
[Gambas:Video 20detik]