Soal Bantuan Keluarga MBR, Ketua DPRD Surabaya: Jangan Ada yang Luput!

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 18:02 WIB
DPRD Surabaya
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna DPRD Kota Surabaya secara hybrid pagi ini. Bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, DPRD menetapkan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021.

"Penetapan KUA PPAS APBD Perubahan 2021 sebesar Rp 8,908 triliun. Ini turun 9,45 persen dari APBD murni Surabaya tahun anggaran 2021 yang senilai Rp 9,838 triliun," ujar Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Usai rapat paripurna, Adi menyampaikan bahwa KUA PPAS dijabarkan menjadi APBD Perubahan tahun anggaran 2021. Adapun anggaran yang diajukan Eri kepada DPRD Kota Surabaya dibahas oleh komisi-komisi dan badan anggaran.

"Kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, menjadi nota kesepakatan antara DPRD Kota Surabaya dengan Wali Kota Eri Cahyadi. Sesuai ketentuan, APBD Perubahan 2021 harus ditetapkan paling lambat akhir September," ungkap Adi.

Melalui pembahasan berbagai rapat, kata Adi, DPRD Kota Surabaya dan Eri mengalokasikan anggaran bantuan tunai Rp 200 ribu bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

"Bantuan tunai dari APBD Kota Surabaya dinanti-nantikan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Terlebih dengan penerapan PPKM Darurat. Keluarga MBR paling rentan terkena dampak sosial ekonomi," kata Adi.

"Bantuan keluarga MBR, diambil dari pos belanja tidak terduga APBD Tahun 2021," imbuhnya.

Soal anggaran ini, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan belanja tidak terduga. Pada APBD murni 2021, anggarkan dana senilai Rp 15 miliar, kemudian di KUA PPAS APBD Perubahan 2021 disepakati naik Rp 34,178 miliar.

"Itu naik Rp 19,178 miliar atau 127,85 persen," kata Adi.

Terkait bantuan untuk keluarga MBR, ia menyebut bantuan disepakati untuk diberikan ke keluarga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Prinsipnya, tidak boleh ada keluarga yang menerima bantuan dobel atau ganda," katanya.

Untuk itu, Adi mengatakan pendataan dan verifikasi data MBR di Dinas Sosial menjadi kunci untuk menghindari bantuan dobel. Misalnya, masyarakat menerima PKH dari Kemensos dan menerima bantuan tunai dari APBD Surabaya.

Berdasarkan data MBR dari Dinas Sosial, Adi mengatakan terdapat 62.676 kepala keluarga (KK) yang diketahui belum menerima bantuan pemerintah.

"Warga Surabaya yang kategori MBR atau tidak mampu, yang belum tersentuh bantuan apa pun dari pemerintah, saya minta diperhatikan aparat Pemerintah Kota Surabaya. Termasuk kisah nenek Sumirah di Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, yang kemarin terangkat di media massa," kata Adi.

Mantan wartawan ini juga meminta agar Pemerintah Kota Surabaya melakukan verifikasi data. Dengan demikian, seluruh warga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan.

"Sehingga tidak ada keluarga MBR yang berhak dapat bantuan, yang terlewatkan. Jangan ada yang luput!" pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, yang mewakili Wali Kota Eri Cahyadi.

(akn/ega)