.webp)
Dengan masuknya PAN, koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di parlemen makin kuat. Ada yang berpendapat masuknya PAN tak terlepas dari wacana amandemen UUD 1945.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menyebut pemerintah sebenarnya tak punya urgensi menambah postur koalisi karena sudah menguasai sekitar 70 persen basis suara di parlemen. Namun, wacana amandemen UUD 1945 dinilai membutuhkan dukungan PAN.
Selain itu, PAN dinilai dibutuhkan untuk melawan sel-sel politik kontrapemerintah. Sel politik tersebut termasuk kubu Amien Rais, yang kini membentuk Partai Ummat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sepertinya pemerintah memiliki kepentingan besar lainnya, sehingga menjadi penting untuk menambah kekuatan politiknya," kata Umam kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
"Baik terkait dengan kepentingan makro politik, seperti wacana amandemen UUD; atau kepentingan mikro-politik seperti menghancurkan sel-sel politik Amien Rais yang secara politik tidak produktif untuk pemerintah," ujarnya.
Koalisi Jokowi Tepis Isu Amandemen
Dalam pertemuan para petinggi partai politik koalisi Jokowi di Istana kemarin, Ketum PAN Zulkifli Hasan ikut hadir bersama 6 ketua umum partai lainnya. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, yang hadir dalam pertemuan itu, menyebut ada pembahasan evaluasi tata negara hingga pemerintahan daerah.
Menkominfo ini menyatakan tak ada pembahasan soal rencana amandemen UUD 1945 meski ada pembahasan soal evaluasi tata negara. Dia mengatakan pertemuan parpol koalisi dengan Jokowi hanya membahas fokus pemerintahan Jokowi.
"Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan UUD 1945, kan? Jadi tadi tidak dibicarakan terkait dengan UUD 1945, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Tonton video 'PAN Merapat ke Koalisi Pemerintah, Ada Deal Politik atau Kesamaan Visi?':
