.webp)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan pemerintah mengedepankan transparansi dalam mengelola stok vaksin. Kementerian Kesehatan menjadi koordinator utama dalam pengelolaan stok vaksin mulai dari pengaturan kedatangan vaksin, proses pendistribusian, hingga pengaturan ketentuan penyuntikan vaksin.
"Data mengenai stok vaksin nasional sampai ke level kab/kota dapat diakses oleh publik secara langsung, salah satunya melalui laman http://vaskin.kemkes.go.id. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mencegah politisasi serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal program vaksinasi di Indonesia," kata Johnny dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).
Johnny menerangkan setiap vaksin yang tiba di Indonesia dipastikan melalui tahapan klinis dan pengemasan ulang untuk keamanan vaksin sebelum proses distribusi. Adapun pada proses pendistribusian, pemerintah menggunakan 2 skema distribusi untuk memastikan vaksin dapat tersalurkan dengan cepat dan merata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Skema pertama adalah dengan mendistribusikan vaksin dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi yang kemudian baru dilanjutkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sementara skema kedua dilakukan dengan mendistribusikan vaksin secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota.
"Sesuai arahan Presiden, daerah tidak perlu menahan atau mencadangkan stok vaksin karena pemerintah pusat akan memastikan stok baru akan terus berdatangan. Begitu vaksin tiba, pemerintah daerah bisa langsung menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Program vaksinasi harus dipercepat agar masyarakat bisa segera mendapatkan perlindungan," urai Johnny.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyampaikan pemerintah memastikan ketersediaan dan pendistribusian vaksin ke daerah berjalan lancar. Hal ini diharapkan bisa mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Oleh sebab itu, dia meminta vaksin yang telah didistribusikan untuk dapat segera digunakan.
"Pastikan penggunaan vaksin sesuai dengan kaidah penggunaan masing-masing jenis vaksin," imbau dr. Nadia.
Diungkapkan dr Siti Nadia saat ini kelompok lansia menjadi salah satu yang paling rentan. Sebab, tingkat kematian akibat COVID-19 paling tinggi. Selain itu, cakupan vaksinasi untuk kelompok ini masih terbilang rendah. Adapun beberapa provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis kedua pada kelompok lansia yang masih rendah adalah Aceh, Sumatera Barat, Maluku Utara, dan Papua.
"Oleh karena itu kami berharap, stakeholder terkait, terutama di daerah, untuk menyusun kembali strategi untuk menjangkau populasi rentan ini," ujar dr Nadia.
Ia berpesan agar masyarakat menyegerakan vaksinasi apabila stok vaksin telah tersedia di daerahnya. Selain itu, dr Nadia mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan jangan ragu untuk saling mengingatkan sesama.
(mul/mpr)
