Warga Korban Banjir Gugat Anies ke PTUN, Pemprov DKI Siap Hadapi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 25 Agu 2021 19:07 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah warga korban banjir menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengatakan siap menghadapi gugatan warga.

"Kami menghormati keputusan warga yang menggugat ke PTUN. Karena dalam menjalankan roda pemerintahan ini, kami sangat menjunjung tinggi asas hukum dan nilai-nilai demokrasi," kata Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah dalam rilis tertulis, Rabu (25/8/2021).

Yayan menuturkan, para penggugat pada 5 Maret lalu telah berkirim surat keberatan administratif kepada Gubernur Anies Baswedan. Kemudian, surat itu baru direspons sebulan kemudian. Untuk itulah, Pemprov mengaku siap menghadapi gugatan warga.

"Kami sudah memberikan respons melalui surat jawaban kepada warga. Kami menghormati keputusan warga yang meresponsnya kembali dengan gugatan di PTUN," sebutnya.

"Untuk itu, kami siap menjawab gugatan tersebut di PTUN," sambungnya.

Sebelumnya, kuasa hukum korban banjir DKI Jakarta, Sugeng Teguh Santoso, sudah menyambangi Balai Kota pada Jumat (5/3) untuk mengajukan keberatan atas penanganan banjir 2021 yang dilakukan Anies. Waktu itu Sugeng berencana melakukan audiensi langsung dengan Anies.

Namun niat tersebut diurungkannya lantaran ada prosedur yang harus dijalankan. Akhirnya ia menyerahkan surat pengaduan ke bagian administrasi.

Saat itu Sugeng memberikan tenggat 10 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk merespons keberataannya. Hal ini, sebutnya, mengacu pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Apabila tak menerima hasil baik, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya menggugat ke PTUN.

Kemudian pada Selasa (24/8) kemarin, tim kuasa hukum korban banjir mendaftarkan gugatan itu ke PTUN. Gugatan saat ini masih diproses PTUN Jakarta.

Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Rabu (25/8/2021), gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Duduk sebagai penggugat:

1. Tri Andarsanti Pursita
2. Jeanny Lamtiur Simanjuntak
3. Gunawan Wibisono
4. Yusnelly Suryadi D
5. Hj Shanty Widhiyanti SE
6. Virza Syafaat Sasmitawidjaja
7. Indra

Ketujuh orang di atas menuntut Anies Baswedan segera menjalankan program normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung, dan Kali Sekretaris. Selain itu, warga juga menggugat Anies Rp 1 miliar karena telah membuat mereka merugi.

Simak juga 'Wagub DKI Tepis Ada Pemborosan Anggaran Makam Rp 3,3 M':

[Gambas:Video 20detik]




(zap/zap)