Pengacara Benny Tjokro: Putusan MA Tak Didasari Kebenaran dan Keadilan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 25 Agu 2021 15:29 WIB

Diketahui, MA menolak kasasi Benny Tjokosaputro di kasus Jiwasraya. Alhasil, Benny Tjokro tetap dihukum penjara seumur hidup terkait kasus korupsi Jiwasraya sesuai pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Putusan itu diketok pada Selasa (24/8/2021) kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Eddy Army dan Ansori.

Sama seperti Benny Tjokro, MA juga menolak kasasi Heru Hidayat. Heru juga tetap dipenjara seumur hidup terkait kasus Jiwasraya.

Putusan dengan nomor perkara 4/Pid.sus-TPK/2021/PT.DKI diketok pada Selasa (24/8) kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Eddy Army dan Ansori.

Benny Tjokro-Heru Wajib Kembalikan Uang

Selain itu, keduanya harus mengembalikan uang yang dikorupsi dari Jiwasraya sebesar Rp 16 triliun. Putusan MA ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000. Sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.

Untuk apa uang Rp 16 triliun itu? Jaksa membeberkan Benny menghabiskan uang itu di antaranya untuk:

- Menerima uang dari penjualan Medium Tems Note (MTN) PT Armidan Karyatama dan PT Hanson International sebesar Rp 880 miliar, kemudian disamarkan dengan membelikan tanah di Maja, Banten, atas nama orang lain.
- Beli saham MYRX, BTEK dan MTN PT Armidian Karyatama dan PT Hanson International sejumlah Rp 1,7 triliun dan disembunyikan di rekening Bank Windu.
- Mentransfer uang sejumlah Rp 75 miliar ke rekening Bank Mayapada atas nama Budi Untung
- Membeli tanah di Kuningan, Jakarta Selatan, dan dijual ke pengusaha properti senilai Rp 400 miliar kemudian ditransfer ke beberapa rekening atas nama orang lain

- Membeli 4 unit apartemen di Singapura seharga SGD 563.693.300
- Melakukan pembangunan perumahan dengan mengatasnamakan orang lain
- Membeli tanah senilai Rp 2,2 triliun dari uang jual beli saham
- Membeli tanah senilai Rp 3 triliun dari jual beli saham
- Menukarkan uang berasal dari tindak pidana korupsi sebanyak 78 kali transaksi. Total sejak 2015-2018 sebesar Rp 38.619.434.500 dan transaksi beli valuta asing sebesar Rp 158.629.729.585.


(whn/zap)