detikcom Do Your Magic

Histori Galian SJUT: Dicetuskan di Era Sutiyoso, Belum Beres hingga Kini

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 25 Agu 2021 15:27 WIB
Galian manhole di Jl Kapten P Tendean, Jaksel, 8 Juni 2021. (Danu Damarjati/detikcom)
Galian manhole di Jl Kapten P Tendean, Jaksel, 8 Juni 2021. (Danu Damarjati/detikcom)
Jakarta -

Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan jalanan lain di Ibu Kota kerap diusik oleh proyek gali lubang-tutup lubang, yakni galian kabel. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) digadang-gadang bakal memungkasi 'acara gali-menggali tanpa henti' itu. SJUT sudah direncanakan sejak pengujung '90-an dan belum beres juga sampai sekarang.

Histori SJUT ini dipaparkan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho, dalam diskusi 'Keadilan Kabel Jakarta', yang digelar Institute Demokrasi Ekonomi dan Sosial Politik (Indeks) dan diunggah di YouTube Indeks LSM, Rabu (25/8/2021).

SJUT sudah disebut di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Perda No 8 Tahun 1999). Pada 1999, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso.

Hari Nugroho menjelaskan perihal histori penugasan penyelenggaraan SJUT, yang diatur di Bab IV Pasal 6 Perda No 8 Tahun 1999. Berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sarana jaringan utilitas terpadu dibangun oleh Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi dan atau swasta;
b. Jaringan utilitas ditempatkan sementara di bawah tanah yang diatur dengan Keputusan Gubernur

Selanjutnya, terbit Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas. Pada 2010, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo (Foke).

Pada Pergub era Foke itu sudah ditetapkan Pasal 4, "Penempatan jaringan utilitas berada di bawah tanah." Bila belum ada SJUT, jaringan utilitas dipasang di bawah tanah yang bersifat sementara.

"Intinya, penempatan jaringan utilitas ini berada di bawah tanah, tidak ada yang berada di atas tanah. Selama ini kan sudah puluhan tahun lebih kita lihat Jakarta bergelantungan kabel-kabel kita. Padahal Jakarta ini Ibu Kota. Di negara maju, tidak ada lagi kabel bergelantungan," kata Hari Nugroho.

"Makanya saya sangat sedih, peraturan sudah belasan tahun tapi yang seperti ini masih ada di Ibu Kota," keluhnya.

Selanjutnya, terbit Peraturan Gubernur DKI Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas. Pada 2019, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan.

"Setiap instansi wajib menempatkan Jaringan Utilitas miliknya pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu," demikian bunyi Pasal 24 pada Pergub DKI Nomor 106 Tahun 2019 itu.

SJUT bertujuan merapikan kabel-kabel udara di Jakarta. SJUT dikerjakan oleh BUMD DKI, yakni Jakarta Propertindo di Jakarta Selatan dan Timur dengan total 32 ruas jalan serta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan total ruas 36 ruas jalan.

Dihubungi lebih lanjut, Hari Nugroho memberikan penjelasan. SJUT memang sudah tercantum dalam Perda No 8 Tahun 1999. Namun, proyek ini baru diimplementasikan tahun 2016/2017 dengan pilot project di jalan akses menuju Rusun Daan Mogot, tipe ducting adalah box culvert.

"Namun perjalanan waktu baru diimplementasikan secara tegas kembali di tahun 2019 setelah Pergub Tahun 106 Tahun 2019 diterbitkan terutama setelah ada payung hukum untuk pelaksanaan SJUT dengan penugasan kepada BUMD," kata Hari.

Proyek SJUT di Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Danu Damarjati/detikcom)Proyek SJUT di Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Danu Damarjati/detikcom)

Hingga kini, proyek galian manhole SJUT yang telah rampung sudah ada, yakni di Jl Mampang Prapatan Raya, Jl Cikajang, Jl Senopati, dan Jl Suryo. Sejauh ini, baru sedikit perusahaan operator kabel-kabel utilitas yang sepakat memindahkan kabel dari atas tiang ke bawah tanah SJUT, yakni di Jl Mampang Prapatan. Baru ada 20% yang sepakat memindahkan kabel di Jl Mampang Prapatan Raya.

"Di Jl Mampang Prapatan, sudah 100% selesai, operator ada (sekitar) 40 operator, yang sudah sepakat PKS (Perjanjian Kerja Sama) 8 operator, baru 20%. Yang saya tanya, yang 80% itu ngapain? Padahal waktu FGD sudah sepakat. Tugas saya selaku Pemprov DKI saya menjadi regulator menegakkan aturan main," tutur Hari Nugroho.

Supaya galian SJUT ini cepat beres, operator-operator perlu segera memindahkan kabel dari atas tiang ke dalam SJUT. Banyak operator yang memiliki kabel-kabel itu. Sebagian operator merupakan anggota Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).

"Teman-teman mau pindah, tapi kita butuh waktu. Memindahkan jaringan ini tidak serta-merta memindahkan dari atas ke bawah, kita perlu investasi lagi ke kabel dan sebagainya," kata Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga, dalam diskusi yang sama.

(dnu/dnu)