Ke Australia, DPR Minta Visa 42 Warga Papua Dicabut

Jakarta - 'Gemas' dengan pemberian visa 42 warga Papua membuat DPR akan segera bertolak ke Australia. Namun kunjungan itu ditegaskan bukan sebagai reaksi atas karikatur Presiden SBY."Itu bukan dasarnya (karikatur SBY). Tetapi karena visa dan sikap Australia yang kurang bersahabat," kata Ketua DPR Agung Laksono dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2006).Agung menilai Australia melakukan standar ganda. "Sebelumnya ada negara lain yang minta tetapi tidak dikasih. Pemberian visa tidak berdasar, apalagi ada berita genosida, pengejaran, dan pembantaian," ujarnya.Dijelaskan dia, kunjungan ke parlemen Australia sebagai wujud kerja sama dua negara dan ada dalam aturan Inter Parliamentary United (IPU) untuk memberikan penjelasan terhadap kondisi yang sesungguhnya."Sebelum berangkat, kita akan berdialog dengan Panglima TNI, Kapolri dan instansi terkait untuk meminta masukan sebagai bahan dialog dengan parlemen Australia," jelas Agung.Menurut Agung, kunjungan ini terutama untuk mendesak pemerintah Australia melalui parlemennya untuk segera mencabut visa.Selain soal visa, lanjutnya, DPR akan menyampaikan ketidaksenangan atas perilaku Australia terhadap nelayan RI yang ditangkap di sana.Dikatakan Agung, rombongan DPR ke Australia dijadwalkan akan berangkat dalam minggu ini. "Diupayakan satu minggu ini preparing untuk visa sehingga akhir minggu ini bisa berangkat," kata Agung. (aan/)