Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar KemenPPPA mengambil langkah inisiatif untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Hal ini guna memaksimalkan integrasi data anak yatim/piatu korban COVID-19 sehingga bisa dijadikan landasan bagi pemerintah dalam percepatan pemenuhan hak dan pemberian program bantuan yatim.
"Saya minta data anak yatim/piatu akibat COVID-19 divalidasi, sebagai bukti realisasi dari fungsi dan peran serta KemenPPPA untuk melindungi dan memberdayakan anak termasuk anak-anak yatim/piatu akibat COVID-19," ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (24/8/2021).
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPPA pada Senin (23/8) kemarin, HNW mengkritisi data KemenPPPA yang menunjukkan jumlah anak yang menjadi yatim/piatu akibat COVID-19 hanya berjumlah 3.633 orang. Padahal di awal Agustus berdasarkan rilis Kementerian Sosial (Kemensos) jumlah tersebut mencapai 11.045 anak. Dan di Jawa Timur saja data per 16 Agustus 2021 jumlah yatim akibat COVID-19 mencapai 6.198 orang.
Ia memahami persoalan data tidak mudah lantaran Satgas COVID-19 Nasional belum memasukkan profil jumlah anak bagi orang dewasa yang meninggal karena terpapar COVID-19. Namun, menurutnya pandemi yang sudah berjalan lebih dari setahun sudah memberi cukup waktu untuk merumuskan mekanisme dan metodologi pendataan serta integrasi data antara Kementerian/Lembaga. Sehingga Pemerintah memiliki data valid jumlah anak yatim/piatu korban COVID-19 dan program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Serta mencegah terjadinya inefisiensi dan korupsi.
"Data yang valid ini diperlukan sebagai sumber utama penyaluran bantuan, agar jangan sampai anak-anak ini tercerabut masa depannya setelah kepergian orang tuanya, akibat negara yang tidak sepenuhnya hadir untuk mereka semua," katanya.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendorong agar KemenPPPA terlibat aktif dan efektif dalam penyiapan program bantuan bagi anak yatim/piatu korban COVID-19. Pasalnya, Kemensos dalam keterangan resminya soal rencana program santunan yatim (22/8), hanya menyebutkan keterlibatan Kemendagri serta Kementerian PPN, dan tidak menyebutkan keterlibatan KemenPPPA.
HNW menilai KemenPPPA dengan anggaran yang kecil, mestinya bisa berkontribusi dengan memaksimalkan koordinasi bersama kementerian terkait dalam mengedepankan layanan perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya dengan melalui UPTD PPA di tiap daerah guna melengkapi program bantuan anak yatim/piatu korban COVID-19 tersebut. Diungkapkannya apabila bisa terkoneksi dengan infrastruktur program yang ada, maka pendampingan anak korban COVID-19 dapat lebih berkelanjutan.
"Seharusnya KemenPPPA menjalin komunikasi aktif dan produktif dengan Kemensos dan kementerian lainnya, agar program itu bisa dijalankan secara holistik, bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat, sekaligus bisa lebih paripurna dalam menjalankan amanah UUD NRI 1945 pasal 34 bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," terangnya.
"Untuk itulah semestinya KemenPPPA ditingkatkan status, program dan anggarannya, tidak sekadar berfungsi koordinatif, tapi juga teknis, setara dengan Kemenpora dan Kementan. Mengingat yang diurusi spesifik, Perempuan dan Anak-anak yang merupakan lebih dari 65% warga Indonesia. Mereka adalah mayoritas penduduk Indonesia baik sekarang maupun masa datang. Demikianlah harusnya visi Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi Rapat Kerja Komisi VIII digelar secara hibrida bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Di Akhir rapat, usulan tersebut diterima dan disetujui sehingga menjadi Keputusan Rapat yang meminta KemenPPPA melengkapi dan memvalidasi data anak yatim, piatu, dan yatim-piatu akibat COVID-19.
(ega/ega)
