.webp)
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) membangun rumah dinas bupati yang saat ini telah menelan biaya kurang-lebih Rp 34 M. PPP meminta Pemkab bersikap bijak.
"Soal penyelesaian pembangunan rumah dinas Bupati PPU sebaiknya Pemkab setempat perlu bersikap bijak," ujar Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (23/8/2021).
Arsul mengatakan sikap bijak tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dampak COVID-19 di masyarakat serta kebutuhan APBD untuk mengatasi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sikap bijak itu ditunjukkan dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID terhadap masyarakat PPU dan kebutuhan APBD untuk mengatasinya," kata Arsul.
Dia menilai, jika anggaran tidak mencukupi dan dampak COVID-19 parah, ia meminta pembangunan ditunda. Nantinya anggaran pembangunan dapat dialokasikan ke APBD.
"Jika dampaknya demikian parah dan anggaran yang tersedia belum mencukupi atau memadai untuk mengatasinya, maka seyogianya kelanjutan pembangunan tersebut ditunda dulu dan anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk pembangunan tersebut dialihkan guna memaksimalkan upaya mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID tersebut," tuturnya.
Terlebih Arsul menilai pembangunan rumah dinas bukan menjadi penentu berjalan atau tidaknya pemerintahan setempat. Prioritas pembangunan juga dinilai jauh di bawah kebutuhan penanggulangan COVID-19.
"Rumdin tersebut bukan penentu berjalan-tidaknya pemerintahan daerah di PPU. Tentu prioritasnya jauh di bawah kebutuhan menanggulangi dampak pandemi COVID," ujar Arsul.
Bupati PPU Buka Suara
Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud buka suara soal pembangunan rumah dinas bupati yang saat ini telah menelan biaya kurang-lebih Rp 34 M. Gafur menargetkan rumah dinas itu rampung 100 persen di tahun ini.
"Emang dia belum 100 persen tapi kalau nggak salah sudah 88 persen katanya. Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini," kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8).
Gafur menjelaskan, selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Gafur lantas membandingkannya dengan daerah-daerah lain.
"Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan. Kalau Balikpapan okelah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas," ujar dia.
(dwia/aud)
