SBY Tinjau Kerjasama Illegal Migration dengan Australia

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali seluruh perjanjian kerjasama bilateral bidang illegal migration dengan Pemerintah Australia yang tengah berlangsung selama ini. Ketentuan baru yang harus tercantum dalam dokumen perjanjian kerjasama baru itu nanti adalah etika dan konsekuensi dukungan Pemerintah Australia atas kedaulatan RI, yaitu penghormatan terhadap Papua sebagai bagian sah NKRI."Kita harus membahas sampai pada tingkat itu. Dengan segala hormat dan terimakasih pada Australia yang mendukung integritas teritorial kita, tentu harus dapat dipastikan itu semua juga tercermin dan terwujud dalam sebuah implementasi yang tepat," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/4/2006). Ini merupakan pernyataan terbuka SBY yang pertama terkait keputusan Pemerintah Australia memberikan visa tinggal sementara kepada 42 orang pencari suaka politik asal Papua. Presiden menilai keputusan pemberian visa tinggal sementara itu juga bertolak belakang dengan sikap resmi Pemerintah Australia yang mendukung integritas wilayah teritorial Indonesia yang selalu mereka gembor-gemborkan selama ini. SBY memandang keputusan itu tidak tepat, tidak realistis, dan diambil secara sepihak. Keputusan Pemerintah Australia bukan sekadar pemberian suaka politik, melainkan lebih berkenaan dengan hal fundamental lagi, yaitu kedaulatan dan kehormatan Indonesia sebagai bangsa dan negara."Bicara tentang kedaulatan, harus dilihat dari dua pihak. Andai dalam pencarian keputusan pemberian suaka politik, lalu ada pertukaran informasi yang baik dan ada keinginan melihat keadaan secara objektif, saya yakin ada opsi yang lebih baik," ujarnya.Sebenarnya kerjasama penanganan illegal migration dan anti terorisme RI-Ausralia dalam beberapa tahun terakhir ini berlangsung dalam intensitas tinggi. Keimigrasian Indonesia berada di garda terdepan dalam membendung arus pendatang gelap asal Timur Tengah yang hendak berlayar menuju Australia sebagai tujuan akhir mereka. "Karena saya merasa kedua bangsa, sekali lagi RI dan Asutralia, masih ingin menjalin hubungan kerjasama yang baik, duduk berdampingan secara damai sambil menghormati kedaulatan dan kepentingan masing-masing, maka harapan saya dengan sangat serius kita harus duduk kembali memastikan bahwa kita semua punya kejujuran, niat baik dan keterbukaan dalam melanjutkan kerjasama bersama kita," tegas Presiden. (asy/)