PAN soal Pembangunan Rumdin Bupati PPU: Hentikan! Bukan Kebutuhan Mendesak

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 07:09 WIB
Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, Puan Maharani, yang berharap Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila jadi kontroversi.
Guspardi Gaus (Foto: detikcom)
Jakarta -

Legislator PAN Guspardi Gaus mengkritik pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang totalnya mencapai Rp 34 miliar. Dia meminta anggaran untuk pembangunan rumah dinas itu dihentikan.

"Harus ditunda dulu, dihentikan, di-refocusing dan dialihkan fokus kepada penanganan Covid," kata Guspardi, kepada wartawan, Senin (23/8/2024).

Guspardi mengatakan memang tidak ada yang salah secara prosedural. Namun, saat ini menurutnya kebutuhan itu tidak mendesak. Lebih baik anggaran dialihkan untuk penanganan COVID.

"Walaupun anggarannya sudah ditentuin ini kan masalah momen, secara prosedural dia nggak salah, tapi rasa perasaan, apakah mendesak membangun rumah?, apakah mendesak renovasi rumah? makanya perintah presiden tentang sense of crisis, kemudian refocusing, kemudian pengalihan anggaran itu harusnya di interpretasikan secara komprehensif,"ujarnya.

Apalagi menurutnya, pandemi Covid belum tau kapan berakhir. Dia menyebut masih banyak kebutuhan jangka panjang dalam pemulihan dampak pandemi.

"Oleh karena itu, kita jangan main-main dalam menyikapi dalam pandemi Covid. Anggaran pun harus kita siapkan, jangan ada rumah sakit yang tidak bisa menerima pasien baik yang terkena Covid atau penyakit normal, kan dimana-mana kita ditolak oleh rumah sakit, oksigen kurang, kemudian intensif tenaga kesehatan juga malah tidak diberikan," ujar Guspardi.

"Itu stimulus-stimulus itu penting dilakukan, apalagi jumlah Rp 34 miliar itu tidak sedikit. Kalau kita bicara rumah 34 miliar itu buat apa," lanjutnya.

Lebih lanjut, Guspardi meminta Mendagri Tito untuk membuat surat edaran agar kepala daerah tidak menggunakan anggaran untuk kebutuhan selain Covid. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Saya meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mengalihkan pos anggaran yang penggunaannya kurang mendesak. Jika kebutuhannya tidak sangat mendesak jangan di cairkan dulu. Lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19," ujarnya.

"Sebab, polemik seperti ini semestinya tak perlu terjadi bila seluruh kepala daerah mempunyai empati yang tinggi.Dalam kondisi masyarakat yang susah ini tentu harusnya para pejabat berempati," lanjut Guspardi.

Lihat juga video 'Rehab Rumdin Habiskan Rp 5,6 M, Ketua DPRD Sumbar Buka Suara':

[Gambas:Video 20detik]