Ke Australia Tugas SBY Bukan DPR

Jakarta - Rencana kunjungan anggota Komisi I DPR untuk bertemu parlemen Australia meminta penjelasan perihal pemberian suaka terhadap 42 warga Papua dinilai sebagai hal yang tidak tepat. Diplomasi bukan tugas legislatif melainkan eksekutif."Momentum tidak tepat, fungsi tidak jelas, tidak relevan. Apa urusannya," sergah Pengamat Politik UI Arby Sanit Ketika dihubungi detikcom di Jakarta, Senin (3/4/2006).Menurutnya lembaga legislatif tidak memiliki fungsi untuk melakukan diplomasi karena itu sepenuhnya tugas pemerintah. Kunjungan ini justru akan mengacaukan agenda pemerintah dalam penyelesaian masalah ini."Seharusnya eksekutif dulu yang melakukan itu, itu tanggung jawab pemerintah bukan DPR. Bilang saja mereka mau jalan-jalan," cetus Arby.Dia meragukan efektifitas dan hasil yang akan dicapai para anggota DPR tersebut karena kedatangan mereka ke Australia semakin menunjukkan rendahnya posisi Indonesia.Langkah yang seharusnya dilakukan adalah semua pihak diminta untuk cooling down terlebih dulu. Jika memang terlihat ada tanda-tanda perubahan sikap Australia baru kemudian pemerintah mengirimkan semacam delegasi atau tokoh diplomat yang berpengalaman untuk menyelesaikan masalah ini.Namun Arby pesimis hal ini bisa dicapai dalam waktu dekat karena isu Papua menjadi komoditas politik yang sangat menarik di Australia. "bisa sebulan, dua bulan atau bertahun-tahun," tandasnya. (bal/)