.webp)
Surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, untuk penerbitan buku profil belum seluruhnya tersebar. Namun demikian, sudah ada beberapa pihak yang menjadi korban karena sudah mentransfer sejumlah uang. Total uang yang sudah ditransfer mencapai lebih dari Rp 170 Juta.
"Itu baru yang transfer, belum yang menyerahkan uang langsung. Bervariasi besarnya" kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, kepada detikcom, Minggu (22/8/2021).
Dari dokumen yang diperoleh detikcom, ada 21 pihak yang sudah menyetorkan uangnya, dengan besaran bervariasi, antara Rp 8 juta hingga Rp 20 juta. Ada dari perguruan tinggi terkenal hingga kampus kecil, perusahaan swasta, instansi pemerintah dan rumah sakit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belakangan, beredar surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang meminta sumbangan untuk penerbitan buku. Banyaknya surat lebih dari 3 dus.
"Ada tiga dus yang belum sempat dikirim atau diberikan kepada orang-orang yang menjadi sasaran sponsor (penerbitan buku)," kata Kasat Rico
Polisi dalam kasus ini sudah memeriksa 8 orang saksi. Mereka terdiri dari pejabat Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Daerah dan pihak swasta yang dimintai uang.
Namun penyidik kemarin gagal memeriksa seorang saksi yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Sumbar, 'ES'. Saksi ini diduga mengetahui banyak soal proses munculnya surat yang bikin heboh tersebut.
ES disebut sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia diduga menjadi penghubung antara lima orang pihak swasta asal Jawa dan Sulawesi dengan Gubernur Mahyeldi, sehingga dengan leluasa bisa mendapatkan surat berlogo gubernur untuk meminta sumbangan dan sponsorship penerbitan buku.
Apakah Mahyeldi juga akan diperiksa polisi? Baca di halaman berikutnya?
"Kita belum panggil gubernurnya. Sekarang masih pendalaman dengan memeriksa pihak-pihak terkait dulu, seperti Bappeda, sekretariat daerah dan (ES) orang gubernur," jelas Kompol Rico.
"Pemeriksaan terhadap gubernur akan bergantung dari hasil perkembangan pemeriksaan saksi-saksi dulu. Apakah perlu memanggil gubernur atau tidak, kita kumpulkan dulu semuanya," tambah dia.
Apakah surat yang beredar tersebut benar-benar asli?
"Berdasarkan keterangan dari saksi dari Bappeda, memang asli dibuat seperti itu. Namun mereka menyerahkan dan menyarankan kembali kepada pimpinannya, sehingga mereka tidak tahu akhir (suratnya) bagaimana," ungkap Riko.
"Tanda tangannya? untuk tanda tangan mereka juga tidak tahu, karena tidak mengawal sampai surat ditandatangani. Mereka hanya membuat suratnya saja," tambahnya.
Menurut Rico, pihaknya sempat mengamankan lima orang, karena dicurigai melakukan aksi penipuan dengan menggunakan surat dari Gubernur Sumbar.
Tiga orang berasal dari Jawa, D (46), DS (51), DM (36). Dua lagi, MR (50) dan A (36), berasal dari Makassar.
Saat pemeriksaan, kelima orang ini mengaku melakukan hal serupa tahun 2016 dan 2018. Kala itu, Mahyeldi masih menjabat sebagai Wali Kota Padang.
